Sumber :
- Reuters
VIVAnews
- India dan China diperkirakan bakal menandatangani sejumlah perjanjian penting di bidang ekonomi pada hari kedua kunjungan Presiden China Xi Jinping, Kamis 18 September. Ini seiring upaya kedua pihak untuk membangun hubungan yang lebih baik.
India berulangkali menuduh China melanggar batas wilayahnya. Masalah itu turut menjadi diangkat oleh Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dalam pembahasan dengan Xi di hari pertama. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Syed Akbaruddin, yang dikutip BBC .
Pembahasan batas wilayah pada Rabu 17 September malam diyakini terkait dengan pemberitaan di media-media India mengenai pembangunan jalan yang dilakukan pasukan China dalam wilayah India di kawasan Ladakh, selama beberapa pekan terakhir.
Xi yang memulai kunjungannya ke Gujarat sebelum menuju ke Delhi, disebut menandatangani sejumlah perjanjian. Diantaranya pembangunan kawasan industri yang didukung China di Gujarat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
India berulangkali menuduh China melanggar batas wilayahnya. Masalah itu turut menjadi diangkat oleh Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dalam pembahasan dengan Xi di hari pertama. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Syed Akbaruddin, yang dikutip BBC .
Pembahasan batas wilayah pada Rabu 17 September malam diyakini terkait dengan pemberitaan di media-media India mengenai pembangunan jalan yang dilakukan pasukan China dalam wilayah India di kawasan Ladakh, selama beberapa pekan terakhir.
Xi yang memulai kunjungannya ke Gujarat sebelum menuju ke Delhi, disebut menandatangani sejumlah perjanjian. Diantaranya pembangunan kawasan industri yang didukung China di Gujarat.
BBC
menyebut China tengah mencari basis industri baru lepas pantai, seiring meningkatnya upah pekerja dan masalah-masalah lain di dalam negerinya.
Sejumlah perusahaan China dan India juga menandatangani kesepakatan awal bernilai lebih dari USD 3 miliar terutama di sektor pesawat terbang, telekomunikasi dan proyek-proyek infrastruktur. Media India melaporkan bahwa China diharap menanamkan modalnya untuk membantu India dalam peremajaan jaringan rel kereta.
Zhao Minghao, peneliti pada lembaga think-thank
Charhar Institute
, menyebutkan bahwa negara-negara besar terutama Jepang dan Amerika Serikat (AS), tengah berharap dapat menjalin hubungan lebih baik dengan Delhi dibawah kepemimpinan PM Narendra Modi.
Modi yang menjabat sejak 26 Mei 2014 silam, dipandang sebagai pemimpin pro-bisnis yang dinamis dan efisien. "Modi pemimpin yang kuat, pragmatis dan pintar. Tidak ada yang mau kehilangan kesempatan dalam ambisi India Baru yang dibawanya," kata Minghao.
"Ambisi Modi dalam membangun India Baru akan menciptakan kesempatan besar bagi kerjasama antara Beijing dan Delhi," tambahnya. Kantor berita
Xinhua
, Kamis, dalam laporannya menyebut perjalanan Xi ke Asia Selatan berlangsung "semulus sutera."
Modi yang berkuasa setelah meraih kemenangan mutlak dalam pemilihan di India, mendapat perhatian khusus dari China yang melihatnya sebagai saat yang baik untuk membawa hubungan China-India ke tingkat lebih tinggi.
Xi dan Modi memiliki kesamaan sebagai pemimpin nasionalis yang memiliki orientasi kuat dalam masalah keamanan nasional, namun tetap bersedia bekerja sama dalam hal ekonomi. Diplomasi energik yang diterapkan Modi dalam beberapa bulan pertama kekuasaannya, memberi sinyal pada China bahwa Delhi tidak menutup diri dari pilihan-pilihan.
Berbeda dari sebelumnya saat India memperlihatkan sikap anti terhadap partisipasi China dalam berbagai sektor ekonomi. Tapi kini perusahaan China akan mulai didorong untuk menanamkan investasinya di India, dan telah dimulai dengan pembangunan kawasan industri.
Tapi Minghao mengingatkan bahwa perselisihan batas wilayah akan terus menjadi tekanan bagi China. "China harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kebijakan luar negeri India yang independen," tukasnya. Fokus pada isu ekonomi dan perdagangan tidak berarti pemerintahan Modi akan melunak pada isu-isu strategis "Jalur Sutra Maritim."
Batas Wilayah
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri India Susma Swaraj, menegaskan bahwa China harus menghormati klaim India atas wilayah Arunachal Pradesh. "Bagi India untuk mengakui kebijakan satu China, maka China harus mengakui kebijakan satu India," tegasnya.
Menurut Kementerian Dalam Negeri India, persepsi publik di India telah berubah negatif seiring meningkatnya ketidakpercayaan antara China dan India selama beberapa tahun terakhir. Disebutkan telah terjadi 334 kasus pelanggaran wilayah, hanya dalam 216 hari sepanjang 2014.
Pada Minggu 14 September, India dan China mulai menarik mundur pasukan mereka dari wilayah yang menjadi sengketa di kawasan Ladakh. Mantan PM India Jawaharlal Nehru pernah mengatakan bahwa China memiliki kepentingan dengan India lebih besar dari masalah kepentingan batas wilayah.
Kepala Pusat Penelitian Pembangunan di China, Kong Can, mengakui China memiliki persoalan dengan perbatasan tapi punya keinginan untuk menyelesaikannya. "Itu mungkin butuh waktu, tapi kami tidak ingin hubungan (dengan India) terganggu," kata Kong yang juga pejabat senior Partai Komunis Tiongkok.
China telah menjadi mitra dagang terbesar India, dengan kedua pihak telah menyepakati kesepakatan perdagangan bilateral mencapai USD 100 triliun untuk 2015, meningkat dari USD 66 triliun pada 2012. "Volume perdagangan akan meningkat lebih besar jika kami dapat membangun perdagangan lintas perbatasan," ucap Kong.
Li Zhu dari Universitas Yunnan, mengatakan dengan lebih dari sepertiga populasi dunia tinggal di India dan China, kedua negara dapat menjadi satu blok perdagangan raksasa. Yunnan adalah provinsi yang menjadi pintu gerbang China.
"Berawal dari Yunnan kami membangun seluruh jaringan rel kereta dan jalur perairan menuju Vietnam, Laos, Thailand dan Myanmar," kata Li. Selain perdagangan, upaya China membangun hubungan lebih baik dengan India dilandasi beberapa alasan lain.
Jika hubungan memburuk, maka India akan mengalihkan perhatiannya pada Amerika Serikat dan menjadi kekhawatiran bagi Beijing. "Jika kami memiliki hubungan yang buruk, maka akan banyak yang mengambil keuntungan," kata Zhou Yunxiang, yang memimpin kelompok riset di Yunnan.
"Para komandan militer mungkin menekan dengan keras pada masalah perbatasan, terkait dengan sejumlah keuntungan taktis. Tapi para pemimpin di Beijing lebih memperhatikan pentingnya India sebagai pasar yang berkembang dan faktor penyeimbang di Asia," ucap Zhou. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
BBC
