Sumber :
- REUTERS/Yuriko Nakao
VIVAnews - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan menggunakan momen pekan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York untuk bisa meraih dukungan agar menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Niat itu sudah lama ingin dicapai oleh Negeri Sakura itu.
Stasiun berita Channel News Asia, Senin 22 September 2014 melansir pernyataan Abe yang menegaskan kembali komitmennya dengan India, Brasil, dan Jerman, yang juga mengincar posisi tersebut. Oleh sebab itu, Abe juga akan menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin negara Pasifik dan Benua Afrika, agar bisa memperoleh dukungan dari mereka.
Dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, mereka mengaku siap menjadi anggota tetap DK PBB.
"Jepang telah bergabung dengan PBB sejak tahun 1956 dan menjadikan hal itu sebagai landasan kebijakan luar negerinya. Selain itu, Jepang merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia," tulis Kemenlu Jepang.
Berdasarkan kekuatan nasional, Jepang yakin memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab global yang lebih besar melalui kontribusinya di PBB, khususnya DK.
Sulit
Namun di mata Presiden Institut Riset untuk Perdamaian dan Keamanan, Masashi Nisihihara, ambisi itu sulit dicapai. Tantangan pertama yang harus dihadapi yakni protes dari China.
"Dalam Piagam PBB dikatakan lima anggota tetap DK termasuk China harus menyetujui untuk mengubah Dewan Keamanan. Selain itu, dua pertiga anggota Majelis Umum harus memberikan dukungan mereka. Inilah dua tantangan besar yang akan dihadapi Jepang," papar Nisihihara.
Dia melanjutkan dalam sidang pada pekan ini, ada begitu banyak isu yang harus diselesaikan oleh PBB dan pemimpin dunia lainnya.
"Sehingga, saya tidak begitu yakin apakah mereka akan memiliki waktu yang cukup untuk berdiskusi mengenai masalah di Dewan Keamanan," imbuh dia.
Di dalam agenda Majelis Umum terdapat dua agenda besar yaitu bagaimana menyatukan komunitas internasional untuk menghadapi kelompok Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) dan penyebaran epidemi ebola.
Dari sisi Jepang, masih terdapat batasan militer yang diterapkan. Sehingga sulit untuk berkontribusi dan membantu AS serta negara lain di Suriah dan Irak.
Namun, sebelumnya, Abe telah menyetujui untuk menginterpretasikan ulang Pacifist Constitution. Dalam konstitusi tersebut, Abe membolehkan pasukan Jepang dikirim ke luar negeri untuk mempertahankan diri atau membantu sekutu mereka, yaitu AS. Hingga saat ini, aturan tersebut belum disahkan oleh parlemen.
Selain itu, Abe juga akan menggunakan kesempatan di sidang perubahan iklim PBB yang digelar hari ini, untuk menekankan komitmen Negeri Sakura sebagai warga global. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Berdasarkan kekuatan nasional, Jepang yakin memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab global yang lebih besar melalui kontribusinya di PBB, khususnya DK.
