Sumber :
- REUTERS/Mohammad Ismail
VIVAnews - Harapan yang dimiliki Pemerintah Amerika Serikat untuk tetap menempatkan pasukan mereka di tanah Afghanistan pada Selasa kemarin terjawab. Kedua pihak sepakat menekan perjanjian bilateral keamanan (BSA).
Harian Inggris, The Guardian edisi Selasa, 30 September 2014, melansir dalam perjanjian itu tercantum, jika pasukan AS dan NATO, akan tetap diizinkan untuk tetap tinggal di Afganistan hingga akhir tahun 2024 atau lebih.
Perjanjian ini merupakan prioritas Presiden yang baru saja dilantik Ashraf Ghani. Upacara penandatanganan dilakukan di Istana Kepresidenan di Kabul. Pihak Afghanistan diwakili oleh Penasihat Keamanan Nasional, Hanif Atmar, dan AS menunjuk Duta Besar James Cunningham.
Usai menandatangani kesepakatan dengan AS, Atmar, turut meneken dokumen serupa milik organisasi Atlantik Utara (NATO). Dalam kesepakatan itu tertulis, Ghani memberikan izin kepada 350 ribu pasukan mereka untuk tetap berada di Kabul untuk memberikan pelatihan bagi militer Afghanistan. Sementara itu, NATO akan tetap mendanai pasukan dan polisi Afghanistan hingga 2017.
Apabila kesepakatan itu tidak berantakan di tengah jalan, harus memerlukan persetujuan kedua pihak. Menurut Guardian, untuk menghalangi hal tersebut, AS akan menggunakan hak veto yang mereka miliki.
Di dalam kesepakatan itu pula, militer Negeri Paman Sam memiliki akses ke sembilan area besar dan pangkalan udara, di antaranya yang berlokasi di Bagram, Jalalabad, dan Kandahar. Sementara itu, pangkalan militer tambahan lainnya yaitu berlokasi di Kabul, Mazar-i-Sharif, Herat, Helmand, Gardez dan Shindad.
Dengan memiliki akses di sana, maka AS tidak saja dapat melakukan operasional udara di Afghanistan, namun juga dapat mengerahkan pesawat nirawak untuk melintasi perbatasan di Pakistan.
Hari bersejarah
Ghani menyebut, kendati kesepakatan itu telah diteken, namun pengerahan militer tetap menjadi kewenangan Pemerintah Afghanistan. Pasukan asing tidak diizinkan untuk masuk ke masjid, atau situs suci lainnya.
"Hari ini, Afghanistan telah memperoleh secara utuh kedaultan nasionalnya, karena saat ini penggunaan kekuatan militer di tanah kami harus memperoleh persetujuan Resolusi Dewan Keamanan PBB," ujar dia.
Kesepakatan itu, lanjut Ghani, juga akan mengakhiri korban sipil dan penahanan warga Afghanistan oleh pasikan asing.
Sambutan baik juga disampaikan Presiden Barack Obama. Presiden ke-45 AS itu menyebut Selasa kemarin, sebagai hari bersejarah bagi Negeri Paman Sam dan Afghanistan.
"Perjanjian ini dapat membantu kepentingan dan keamanan bersama di Afghanistan dalam jangka panjang," kata Obama.
Sementara itu, Menteri Pertahanan, Chuck Hagel, menyebut kesepakatan itu memungkinkan AS dan pasukan sekutu untuk membantu memperkuat pasukan Afghanistan, menghadapi ancaman terorisme dan meningkatkan keamanan di kawasan.
Namun, mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai menolak untuk meneken perjanjian itu, karena tidak yakin AS bisa memberikan kemanan bagi Afghanistan seperti yang mereka janjikan.
"Jika saya tandatangani, lalu tetap tidak aman, siapa yang akan disalahkan dan bertanggung jawab?," ujar Karzai kepada delegasi Majelis Syura Afghanistan yang berisi 2.000 petinggi negara itu. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Apabila kesepakatan itu tidak berantakan di tengah jalan, harus memerlukan persetujuan kedua pihak. Menurut Guardian, untuk menghalangi hal tersebut, AS akan menggunakan hak veto yang mereka miliki.
