Sumber :
- Reuters
VIVAnews
- Kantor Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu, Senin 13 Oktober, membantah telah membuka akses pangkalan udaranya bagi operasi serangan udara terhadap ISIS di Suriah seperti diklaim Amerika Serikat (AS).
"Turki dan AS masih menegosiasikan penggunaan pangkalan udara Incrilik, seiring tuntutan Turki untuk penetapan zona larangan terbang di Suriah," demikian pernyataan resmi yang dikutip
PressTV , Selasa 14 Oktober 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Turki dan AS masih menegosiasikan penggunaan pangkalan udara Incrilik, seiring tuntutan Turki untuk penetapan zona larangan terbang di Suriah," demikian pernyataan resmi yang dikutip
Baca Juga :
Basarnas Ungkap Evakuasi Korban Pesawat Jatuh di BSD Harus Hati-hati karena Posisi Terjepit
Pada Minggu 12 Oktober lalu, pejabat militer AS mengatakan Turki telah setuju memberikan akses bagi AS dan koalisinya untuk menggunakan pangkalan militer Turki dalam penyerangan terhadap ISIS, baik untuk serangan udara maupun sebagai tempat pelatihan kelompok pemberontak Suriah.
Pekan lalu, Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel mengatakan telah secara spesifik meminta izin penggunaan pangkalan udara Incrilik yang berada 100 mil dari perbatasan Suriah. Parlemen Turki telah memberi otoritasi pada pemerintah Turki, untuk memerintahkan militer melawan ISIS.
Tapi Presiden Turki Reccep Tayip Erdogan telah menolak sebelum AS memastikan upaya menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Erdogan diyakini enggan ikut dalam upaya menghentikan ISIS, yang dinilai akan memperkuat posisi pemerintah Suriah dan suku Kurdi.
Beberapa pengamat pertahanan mengatakan munculnya ISIS adalah akibat dari dukungan Barat pada kelompok-kelompok radikal yang melakukan pemberontakan di Suriah dalam tiga tahun terakhir. Diteruskannya upaya menggulingkan Assad saat ini dinilai hanya akan menciptakan kekacauan di kawasan.
Pemimpin Koalisi Anti-perang PBB Joe Losbaker, menegaskan bahwa Washington harus menghentikan dukungan pada para militan radikal yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Suriah, yang saat ini menjadi satu-satunya pemerintah dengan kemampuan militer untuk melawan ISIS.
Selain AS, Inggris, dan Prancis, beberapa negara Arab seperti Qatar, Arab Saudi, dan Turki telah memberikan dukungan senjata maupun dana bagi para militan yang beroperasi di Suriah. (ita)
Halaman Selanjutnya
Pada Minggu 12 Oktober lalu, pejabat militer AS mengatakan Turki telah setuju memberikan akses bagi AS dan koalisinya untuk menggunakan pangkalan militer Turki dalam penyerangan terhadap ISIS, baik untuk serangan udara maupun sebagai tempat pelatihan kelompok pemberontak Suriah.
