Sumber :
- Reuters
VIVAnews
- Polisi Australia sepakat untuk membantu pemerintah China dalam proses ekstradisi dan penyitaan aset-aset pejabat korup China, yang kabur dengan ratusan juta dolar uang hasil korupsinya. Demikian dilaporkan surat kabar Australia
Sydney Morning Herald
(SMH), Senin 20 Oktober 2014.
Manajer Operasi Kepolisian Australia untuk Asia, Bruce Hill, mengatakan operasi bersama Australia-China akan dilakukan untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan mendatang. Pada Juli lalu, China telah mengumumkan rencana operasi yang mereka sebut "Perburuan Serigala."
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Viral Curhat Pratama Arhan ke Azizah Salsha Usai Timnas U-23 vs Australia Bikin Gemes Netizen
Manajer Operasi Kepolisian Australia untuk Asia, Bruce Hill, mengatakan operasi bersama Australia-China akan dilakukan untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan mendatang. Pada Juli lalu, China telah mengumumkan rencana operasi yang mereka sebut "Perburuan Serigala."
Operasi itu menjadi bagian dari upaya Presiden China, Xi Jinping, untuk mengejar para pejabat korup yang kabur ke luar negeri. Kesepakatan dengan Australia akan menjadi kemajuan bagi Beijing, yang sejak lama berusaha mengejar para koruptor yang bersembunyi di negara-negara Barat.
Selama ini, tiga negara yang menjadi tujuan utama pelarian koruptor China seperti Amerika Serikat (AS), Kanada dan Australia menolak bekerjasama. Alasannya, para tersangka tidak akan mendapat perlakuan hukum yang adil di China.
Menurut SMH, Australia dan China telah sepakat memprioritaskan pada buronan yang telah bertempat tinggal di Australia. Di antara sejumlah tersangka yang teridentifikasi oleh kepolisian Australia adalah pejabat China yang telah mendapatkan kewarganegaran Australia.
Pejabat itu selama bertahun-tahun melakukan pencucian uang dengan berkedok sebagai pengusaha migran dari China. Hill mengatakan kesepakatan memprioritaskan pada kurang dari 100 orang, dengan total dana yang akan disita sebanyak ratusan juta dolar.
Australia dan China tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Tapi, Jaksa Agung Australia dapat mempertimbangkan permintaan, berdasarkan pada pelanggaran yang diatur dalam Konvensi PBB menentang Korupsi di mana Canberra dan Beijing turut berpartisipasi.
Menurut data organisasi yang berbasis di Washington, Integritas Finansial Global, total dana yang dilarikan dari China untuk berbagai kasus pelanggaran antara 2005-2011 mencapai USD2,83 triliun. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Operasi itu menjadi bagian dari upaya Presiden China, Xi Jinping, untuk mengejar para pejabat korup yang kabur ke luar negeri. Kesepakatan dengan Australia akan menjadi kemajuan bagi Beijing, yang sejak lama berusaha mengejar para koruptor yang bersembunyi di negara-negara Barat.
