Bongkar Sendiri Mercusuar, Malaysia Patut Diapresiasi

Mercusuar Malaysia Berwarna Merah Putih
Sumber :
  • VIVAnews/Aceng Mukaram
VIVAnews - Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia patut mengapreasiasi langkah Pemerintah Malaysia yang akhirnya membongkar sendiri mercusuar di Tanjung Datuk, Kalimantan Barat,.
Ojol Tertangkap Basah Bawa 10 Ribu Butir Ekstasi, Ngaku Disuruh Residivis di Thailand

Pembongkaran itu juga memastikan bahwa mercusuar tersebut berada di atas landas kontinen Indonesia. 
Polisi Benarkan Yudha Arfandi Lakukan Kekerasan ke Tamara, Sudah Dilaporkan?

Demikian kata Hikmahanto yang tertuang dalam siaran pers dan diterima VIVAnews pada Kamis, 23 Oktober 2014. Dia menyebut, keputusan itu telah melalui proses perundingan yang panjang dan survei bersama. 
Rasyid Nikkaz, Sosok Miliarder yang Rela Bernasib Miris Demi Membela Muslimah Bercadar

"Maka berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, jika Malaysia ingin membangun mercusuar di atas landas kontinen Indonesia, mereka harus memperoleh izin dari Indonesia sebagai negara yang memiliki landas kontinen," kata Hikmahanto. 

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko sempat mengultimatum agar Malaysia merobohkan sendiri mercusuar itu. Jika tidak dilakukan, TNI lah yang akan membongkarnya. 

Namun, mantan Dekan Fakultas Hukum UI itu menyayangkan respons Negeri Jiran yang kurang cepat. 

"Malah, beberapa saat Malaysia terlihat seperti tidak menggubris ultimatum itu. Kemungkinan, karena melihat pemerintahan SBY yang menekankan pendekatan persuasif ketimbang tegas dan keras. Alhasil, mercusuar tidak kunjung dibongkar," kata dia. 

Pembongkaran, lanjut Hikmahanto, justru baru dilakukan setelah terhadi peralihan kepemimpinan dari mantan Presiden SBY menuju ke Joko Widodo. Di mata Hikmahanto, aksi itu tidak terlepas dari ketegasan Jokowi terhadap negara manapun yang dianggap telah mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. 

"Terlebih lagi visi negara maritim Jokowi mengharuskan pemerintah berwibawa terhadap gangguan dari negara lain di laut," kata dia. 

Dari sini, imbuh Hikmahanto, terbukti kebijakan luar negeri Pemerintah SBY yakni seribu teman dan nol musuh tidak akan lagi digunakan di rezim Jokowi ketika menghadapi isu bilateral. 

"Namun, kita patut mengapreasiasi pembongkaran mercusuar di Tanjung Datuk sehingga tidak memunculkan konflik antar negara dengan dimulainya pemerintahan baru di Indonesia," tutur dia. 

Hal ini, bisa dijadikan pelajaran bagi negara lain. Salah satu contohnya, kata Hikmahanto, terhadap Australia. 

Negeri Kanguru itu, ujar Hikmahanto, tidak bisa begitu saja mengembalikan perahu pencari suaka yag tidak sah ke perairan Indonesia. 

"Jokowi telah menyampaikan akan bersikap tegas dan keras jika kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia diganggu. Ini merupakan investasi awal yang baik bagi pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan visi negara maritim," kata dia. 

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Manahan Simorangkir yang dihubungi VIVAnews, mengatakan usai dibongkar, maka area tersebut masih tetap berstatus quo. Artinya, tidak boleh dibangun bangunan apa pun yang dapat memprovokasi. TNI AL pun, kata Manahan telah menyampaikan apresiasi kepada Malaysia, karena bersedia menjaga hubungan baik kedua negara. (ita)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya