Sumber :
- Reuters
VIVAnews
- Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, pemerintah Provinsi Guangdong di China akan melarang para pejabat menempati posisi senior atau jabatan penting di pemerintahan, jika mereka memiliki anak atau keluarga yang tinggal di luar negeri.
Dilansir dari Reuters , Kamis 23 Oktober, pemerintah Guangdong mengumumkan lebih dari 850 pejabat pemerintah dengan keluarga di luar negeri atau disebut "pejabat telanjang" di China, telah dipaksa mundur dari posisi penting pemerintahan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Baca Juga :
Hubungannya Diduga Retak karena Orang Ketiga, Begini Kata Syifa Hadju Soal Perselingkuhan
Dilansir dari Reuters , Kamis 23 Oktober, pemerintah Guangdong mengumumkan lebih dari 850 pejabat pemerintah dengan keluarga di luar negeri atau disebut "pejabat telanjang" di China, telah dipaksa mundur dari posisi penting pemerintahan.
Mereka dianggap berisiko tinggi melakukan korupsi dan melarikan diri ke luar negeri, bergabung dengan anggota keluarga mereka. Presiden China Xi Jinping akhir 2013 lalu telah melakukan penyisiran yang ketat terhadap semua potensi korupsi.
Oleh karena itu, surat kabar
China Daily
menyebut Guangdong akan menerapkan aturan yang membatasi posisi penting di departemen, institusi, organisasi dan perusahaan pemerintah agar tidak jatuh pada para pejabat yang berisiko melakukan pelanggaran.
Mereka yang anak atau keluarganya berada di luar negeri, juga tidak akan dibolehkan bekerja pada bidang yang terkait dengan keamanan, keuangan, regulator keuangan, sumber daya manusia atau akuntan.
"Siapapun yang ingin mendapat promosi pada jabatan senior harus melaporkan dengan jujur tentang pernikahan mereka, properti, investasi dan utang, serta pekerjaan pasangan dan anak-anak mereka," tulis
China Daily
.
Banyak pejabat telah mengambil keuntungan dari skema investasi Hong Kong, termasuk membeli keresidenan atau masa tinggal di negara-negara Afrika. Tapi itu tidak dibolehkan bagi warga China daratan.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mereka dianggap berisiko tinggi melakukan korupsi dan melarikan diri ke luar negeri, bergabung dengan anggota keluarga mereka. Presiden China Xi Jinping akhir 2013 lalu telah melakukan penyisiran yang ketat terhadap semua potensi korupsi.
