Pengamat: Diplomasi Pro-Rakyat Menlu Retno Belum Jelas

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di acara serah terima jabatan
Sumber :
  • Direktorat Info Media Kemenlu RI
VIVAnews - Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai arah kebijakan luar negeri yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi masih belum jelas. Khususnya, di bagian diplomasi prorakyat atau diplomacy for people.
Suara Golkar di Pemilu 2024 Naik Signifikan, Airlangga: Hitungan Kami Dapat 102 Kursi

Demikian ungkap Guru Besar Hukum Internasional itu dalam siaran pers yang diterima VIVAnews pada hari ini. Hikmahanto berpendapat, masih belum diketahui dengan pasti apakah diplomasi rakyat ala Retno merupakan tafsiran politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Atau hanya sekedar perulangan dari polugri sebelumnya yang menekankan seribu kawan dan tidak ada musuh. 
Viral Anak Selebgram Malang Dianiaya Pengasuhnya, Polisi Langsung Tangkap Pelaku

"Menlu Retno memang menyampaikan bahwa ke depan diplomasi akan dilakukan secara tegas dan bermartabat. Namun, dia juga harus memastikan dia tidak terbelenggu oleh mantan atasannya, Marty Natalegawa," kata Hikmahanto. 
Gunung Marapi Kembali Erupsi, Terjadi Hujan Abu Vulkanik dan Ganggu Penerbangan

Justru itulah, lanjut Hikmahanto, problematika yang dihadapi pejabat publik karier. Menurutnya, ada kecenderungan menlu baru tidak secara tegas menyampaikan perbedaan dengan menteri sebelumnya, karena ada kekikukan. 

"Hal berbeda, justru terlihat dari menteri lain di Kabinet Kerja Jokowi yang berasal dari luar Kementerian. Mereka dapat lebih leluasa dalam menerjemahkan visi dan misi Presiden Jokowi tanpa harus terbelenggu dengan apa yang disampaikan oleh Menteri pendahulunya," ujar dia. 

Oleh sebab itu, Hikmahanto berharap, Retno bisa lebih menunjukkan perbedaan dengan menteri sebelumnya, sebab visi misi yang dijalankan bukan lagi seperti di era pemerintahan mantan Presiden SBY, melainkan visi misi Presiden Jokowi. 

Dubes blusukan

Dalam pemaparan arah kebijakan luar negeri yang disampaikan oleh mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu, Retno menyebut akan melakukan diplomasi rakyat. Hal itu dia terjemahkan sebagai sebuah diplomasi yang tidak boleh berjarak dari rakyat dan hanya mengedepankan kepentingan rakyat. 

Retno mengatakan realisasi dari upaya itu, yakni dengan mendepankan upaya perlindungan terhadap WNI sebagai prioritas dan membuat kebijakan diplomasi ekonomi yang tidak mengawang. 

"Kebijakan itu harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Tujuannya tidak lain untuk mengangkat perekonomian nasional," tegas dia. 

Oleh sebab itu, Retno meminta kepada para diplomat dan Duta Besar di luar negeri, untuk menjual semua potensi Indonesia di negara penempatan mereka. Bahkan, Retno tidak segan meminta para Dubes untuk ikut blusukan dan melihat sendiri permasalahan yang ada di lapangan. (ita)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya