Sumber :
- REUTERS/Greg Baker/Pool
VIVAnews - Negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik sepakat membentuk sebuah jaringan untuk berbagi informasi tentang korupsi, pada KTT APEC di Beijing, Sabtu 8 November.
Pada pernyataan bersama yang dilansir oleh BBC, disebutkan bahwa organisasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) telah membentuk Jaringan Otoritas dan Badan Penegak Hukum Anti-Korupsi (ACT-NET).
Jaringan itu akan mengikat 21 negara anggota, untuk tidak memberikan tempat perlindungan bagi para pelaku korupsi. Termasuk melalui ekstradisi, asistensi hukum dan pengembalian hasil korupsi.
Kesepakatan yang merupakan usul dariChina itu juga akan membentuk langkah-langkah dan sistem untuk melindungi para peniup peluit (whistleblower), atau para pemberi informasi dalam kasus korupsi.
Usul China itu menjadi bagian dari upaya serius Presiden Xi Jinping, untuk mengatasi korupsi yang dilakukan para pejabat pemerintah. Termasuk mereka yang berusaha melarikan diri ke luar negeri.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) John Kerry memuji kesepakatan itu sebagai sebuah langkah maju. Menurutnya, korupsi tidak hanya mengganggu hubungan ekonomi.
"Tapi korupsi juga mencuri kepercayaan dari semua orang di setiap negara, bahwa sistem (penegakan hukum) dapat diterapkan untuk semua orang," kata Kery pada wartawan.
Walau begitu, belum ada penjelasan terkait bagaimana perjanjian itu akan diterapkan, terutama diantara negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi.
AS, Kanada dan Australia saat ini merupakan tiga negara tujuan utama para pelarian dari China, yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan China.
Tapi Oktober lalu, China telah mencapai kesepakatan dengan Kepolisian Federal Australia, dalam penangkapan para koruptor China yang bersembunyi di Australia.
China saat ini tengah menggelar kampanye besar untuk memberantas korupsi pada semua tingkat. Lebih dari 13.000 pejabat dinyatakan bersalah hanya dalam sembilan bulan pertama 2014.
Pengejaran para koruptor China yang diberi nama Operasi Pengejaran Musang itu, kini diperluas pada para pejabat yang telah melarikan diri dan bersembunyi di luar negeri.
Presiden Xi telah memperingatkan bahwa operasi itu akan menyasar baik "macan" maupun "lalat," mengindikasikan bahwa tidak seorang pun, termasuk anggota senior Partai Komunis China dapat lolos.
Sejak Xi menjabat, para elite politik China termasuk wakil ketua parlemen dan mantang panglima militer telah turut menjadi target pemberantasan korupsi.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Usul China itu menjadi bagian dari upaya serius Presiden Xi Jinping, untuk mengatasi korupsi yang dilakukan para pejabat pemerintah. Termasuk mereka yang berusaha melarikan diri ke luar negeri.
