Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Presiden Joko Widodo meminta negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga secara khusus menyerukan kepada negara yang berkonflik dalam sengketa Laut China Selatan untuk menahan diri dan menjalankan Deklarasi Tata Kelakuan Baik dengan berbagai pihak di LCS (DoC) dan mempercepat kesepakatan Tata Kelakuan Baik (CoC).
Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Jokowi itu ketika berpidato di KTT ke-25 ASEAN di kota Nay Pyi Taw, Myanmar pada Rabu, 12 November 2014. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima VIVAnews hari ini dari Kementerian Luar Negeri, Jokowi juga meminta agar dilakukan penanganan secara sungguh-sungguh sumber konflik di laut.
"Beberapa sumber konflik tersebut antara lain seperti pencurian ikan, pelanggaran wilayah, penyelundupan dan sengketa wilayah," tulis Kemenlu.
Baca Juga :
Penyakit Kronis Jangan Diabaikan, Ini Gejala Meningitis yang Bisa Terjadi pada Jemaah Haji dan Umrah
Presiden Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas, kredibilitas dan persatuan ASEAN untuk mempertahankan sentralitas ASEAN. Hal ini, nantinya akan dijadikan dasar dalam membawa ASEAN usai pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Jokowi juga menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 dan menyampaikan beberapa pemikiran mengenai kerjasama ASEAN. Beberapa di antaranya yakni pentingnya implementasi master plan mengenai konektivitas ASEAN, termasuk infrastruktur di bidang maritim dan peningkatan perdagangan intra-ASEAN dari 24,2 persen menjadi 35 hingga 40 persen.
Selain itu penting untuk meningkatkan PDB ASEAN dua kali lipat dari US$2,2 triliun menjadi US$4,4 triliun pada tahun 2030, serta ajakan untuk melakukan upaya bersama dalam mengurangi separuh angka kemiskinan di kawasan pada tahun 2030 dari 18,6 persen menjadi 9,3 persen.
Selain itu penting untuk meningkatkan PDB ASEAN dua kali lipat dari US$2,2 triliun menjadi US$4,4 triliun pada tahun 2030, serta ajakan untuk melakukan upaya bersama dalam mengurangi separuh angka kemiskinan di kawasan pada tahun 2030 dari 18,6 persen menjadi 9,3 persen.
Jokowi menegaskan rakyat Indonesia harus turut merasakan manfaat dan kerjasama ASEAN.
Dalam pertemuan kepala negara ASEAN itu, ada dua isu utama yang menjadi pembahasan. Pertama, mengenai Komunitas ASEAN 2015 dan Komunitas ASEAN Paska 2015, kedua, pembahasan isu regional dan internasional.
Terkait Komunitas ASEAN 2015, meliputi elemen-elemen paska 2015, penguatan Sekretariat ASEAN, pekerja migran, sentralitas ASEAN dan penguatan konektivitas ASEAN. Sementara, isu-isu internasional yang dibahas antara lain penanganan Ebola, arsitektur regional di Asia Pasifik, perubahan iklim, pemberantasan terorisme, perdagangan manusia, bencana alam, Semenanjung Korea, Palestina, konflik di Ukraina dan penyebaran paham ekstrimisme kelompok Islamic State of Iraq and al Sham (ISIS).
KTT ke-25 ini merupakan KTT ASEAN kedua yang digelar dalam masa keketuaan Myanmar di tahun 2014. Ini merupakan kali pertama bagi Myanmar sejak bergabung dengan organisasi ASEAN di tahun 1997 silam.
Sebagai Ketua, Myanmar mengangkat tema "Moving Forward in Unity to a Peaceful and Prosperous Community", dengan tujuan solidaritas ASEAN bisa tetap terjaga, karena hal itu merupakan kunci utama bagi ASEAN sehingga dapat sepenuhnya terintegrasi dalam sebuah komunitas yang diterima oleh dunia. (one)
Halaman Selanjutnya
Jokowi juga menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 dan menyampaikan beberapa pemikiran mengenai kerjasama ASEAN. Beberapa di antaranya yakni pentingnya implementasi master plan mengenai konektivitas ASEAN, termasuk infrastruktur di bidang maritim dan peningkatan perdagangan intra-ASEAN dari 24,2 persen menjadi 35 hingga 40 persen. Selain itu penting untuk meningkatkan PDB ASEAN dua kali lipat dari US$2,2 triliun menjadi US$4,4 triliun pada tahun 2030, serta ajakan untuk melakukan upaya bersama dalam mengurangi separuh angka kemiskinan di kawasan pada tahun 2030 dari 18,6 persen menjadi 9,3 persen.
