- REUTERS/Mark Baker/Pool
VIVAnews - Presiden Joko Widodo hari ini, Sabtu 15 November 2014 menyampaikan pidato pertamanya di hadapan para pemimpin negara yang tergabung dalam G20. Dalam pidatonya, Jokowi banyak menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
Sebab, pidato pertamanya itu digunakan Jokowi untuk memperkenalkan diri. "Tahun 2005, saya pertama kali memasuki dunia politik ketika terpilih langsung sebagai Wali Kota Solo di Jawa Tengah yang berpenduduk 560 ribu jiwa. Solo merupakan kota sejarah. Namun saat itu kurang tertib, agak kumuh, dan rendah pendapatan daerahnya," kata Jokowi dalam pidatonya seperti dalam rilis yang diterima wartawan.
Guna menertibkan dan memperbaiki prasarana kota, Jokowi melanjutkan, dia membutuhkan dana yang besar. Karenanya, yang dia lakukan adalah menargetkan kenaikan penerimaan daerah melalui perbaikan sistem pelayanan dan pembayaran pajak.
Untuk pajak daerah, kata Jokowi, dia mengubah metode pembayaran dari cara manual ke sistem online disertai dengan peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.
"Hasilnya adalah proses yang bersih, cepat, serta dipercaya masyarakat. Dalam kurun waktu empat tahun, Pendapatan Asli Daerah meningkat hingga 80 persen," ujarnya.
Kemudian untuk menertibkan kota, Jokowi mengundang para pedagang yang sebelumnya kurang tertib berdagang di pasar tumpah. Dia bercerita bahwa dia telah membujuk dan meyakinkan mereka untuk pindah ke tempat baru yang lebih bersih, nyaman, rapih dan manusiawi. Bahkan, Jokowi harus berdialog dan sosialisasi hingga lebih dari 50 kali.
Hasilnya, para pedagang bukan saja secara sukarela bersedia pindah, bahkan kepindahan mereka dirayakan seperti layaknya suatu pawai atau perayaan. Reformasi lain yang diceritakan Jokowi, adalah membangun unit pelayanan perizinan satu pintu untuk izin mendirikan usaha dan yang terkait dengan itu.
"Saya tetapkan berapa hari seluruh izin harus diselesaikan oleh unit itu, dan tanpa biaya," katanya.
Gubernur
Pendekatan serupa, lanjut Jokowi, dia lakukan ketika terpilih menjadi Gubernur Ibu Kota Jakarta pada tahun 2012. Sebagai sebuah kota dengan berpenduduk 12 juta jiwa ini, strategi pemerintahannya adalah merevitalisasi sektor-sektor strategis yang berdampak luas kepada peningkatan kehidupan kota dan ekonomi masyarakatnya. Antara lain sektor transportasi umum, penanggulangan banjir, perbaikan pasar tradisional, pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.
"Salah satu agenda pertama yang saya lakukan adalah memperkuat kualitas birokrasi. Saya harus mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada melayani masyarakat, bukan memerintah," katanya.
Karena itu, Jokowi memperbaiki sistem promosi pejabat daerah melalui merit-based. Dia menerapkan sistem lelang terbuka untuk 311 jabatan lurah dan camat, sehingga hanya mereka yang memiliki kompetensi dan dipercaya oleh masyarakat yang terpilih menduduki posisi-posisi tersebut.
Tidak ada lagi lurah yang ditunjuk karena latar belakang agama, etnis, atau suku. Mereka semua dipilih karena kompetensi dan kepercayaan masyarakat.
Berbekal pengalaman dari Solo, Jokowi juga memperbaiki sistem pembayaran pajak daerah di DKI Jakarta dengan memperkenalkan sistem online. Hasilnya, penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 50 persen dalam waktu satu tahun.
Melalui sistem online ini, dia juga mengidentifikasi secara cepat sektor-sektor potensial yang dapat menjadi target penerimaan pajaknya yang lebih tinggi di masa depan. Jokowi juga bercerita bahwa dia juga bentuk one stop service perizinan daerah, untuk membuat proses berjalan sederhana, murah, dan singkat, serta transparan.
"Ini upaya pemerintah saya untuk meningkatkan ease of doing business di Jakarta, yang praktis merupakan lebih dari 50 persen perizinan nasional berada," ujarnya.
Keberhasilan yang dia capai saat memimpin kedua kota tersebut--Solo dan Jakarta--bukan karena dia membawa sebuah sistem pemerintahan baru. Jokowi mengatakan hanya memperkenalkan pendekatan dialog dari hati ke hati langsung kepada masyarakat, yang disebut “blusukan”.
"Dengan cara itu, saya memperoleh masukan yang bukan saja sesuai dengan keinginan masyarakat, namun juga menghasilkan sistem dan perbaikan sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dengan memaksimalkan potensi yang ada," kata Jokowi lagi.
Presiden
Kini, pengalaman melakukan reformasi sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta tersebut akan dia bawa dan kembangkan pada tingkat nasional. Dalam forum itu, Jokowi juga menceritakan bagaimana dia merekrut para menterinya.
Di mana, dia memberikan daftar calon menteri itu kepada Komite Penanggulangan Korupsi (KPK) untuk memperoleh klarifikasi bahwa tidak ada di antara mereka yang terindikasi atau memiliki kaitan dengan kasus yang sedang atau akan ditangani KPK.
Pendekatan itu, kata dia, diharapkan dapat menjaga kepercayaan rakyat Indonesia yang sudah begitu baik dan semangatnya memberikan mandat besar kepadanya untuk memimpin mereka 5 tahun ke depan.
