Sumber :
- Antara/ Reno Esnir
VIVAnews
- Organisasi pengawas Hak Asasi Manusia (HRW), Selasa 18 November, mengkritik Kepolisian RI (Polri) terkait dengan tes keperawanan terhadap para calon polisi wanita (polwan).
Dilansir oleh
Reuters , HRW dalam laporannya menyebut praktik itu masih dilakukan walau telah dilarang empat tahun lalu. Tes keperawanan dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan fisik secara rutin.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dilansir oleh
Baca Juga :
Ngeri, ABG di Bekasi Kini Tawuran Pakai Panah
"Dilakukannya tes keperawanan oleh Polri adalah praktik diskriminasi yang melukai dan mempermalukan wanita," kata Nisha Varia, direktur hak wanita HRW. Mereka yang gagal tes tidak dikeluarkan, tapi tes itu disebut menimbulkan trauma.
Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Sompie, mengakui masih dilakukannya tes keperawanan. Tapi dia mengatakan calon polwan tidak harus perawan. "Ada pemeriksaan lengkap bagi calon wanita dan pria, termasuk pemeriksaan organ reproduksi," katanya.
Tes keperawanan, kata Ronny, juga akan menjadi bagian dari pemeriksaan rutin itu. Dia mengatakan tidak ada peraturan yang mewajibkan polwan untuk perawan, sehingga tidak ada diskriminasi yang terjadi.
Seorang calon polwan mengatakan tidak keberatan dengan pemeriksaan itu. Namun dia keberatan dengan bagaimana pemeriksaan dilakukan, di ruangan yang banyak dengan orang lainnya.
Pada pengumuman pendaftaran calon polwan di internet, tertulis bahwa semua wanita yang ingin mendaftar harus menjaga keperawanan mereka. Tapi Ronny membantah bahwa itu merupakan kebijakan Polri, dan menyebut situs itu bukan laman resmi. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Dilakukannya tes keperawanan oleh Polri adalah praktik diskriminasi yang melukai dan mempermalukan wanita," kata Nisha Varia, direktur hak wanita HRW. Mereka yang gagal tes tidak dikeluarkan, tapi tes itu disebut menimbulkan trauma.
