Sumber :
- REUTERS
VIVAnews - Pada 16 tahun yang lalu, pemerintahan Turki pimpinan Perdana Menteri Mesut Yilmaz dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Penyebabnya, mayoritas anggota parlemen menilai kabinet Turki telah tercemar korupsi.
Menurut stasiun berita BBC, dengan komposisi suara 314 banding 214, parlemen Turki sepakat untuk menyatakan mosi tidak percaya bagi pemerintahan koalisi pimpinan Yilmaz. Dia dituduh terlibat korupsi penjualan sebuah bank milik negara senilai US$600 juta dan punya hubungan dengan sindikat mafia Turki.
Yilmaz membantah semua tuduhan itu. Dia bahkan mengaku dijebak oleh mafia dan berupaya membersihkan reputasinya melalui jalur hukum.
Dia saat itu memperingatkan kepentingan ekonomi dan luar negeri Turki akan terancam bila pemerintahannya sampai dibubarkan. "Bila pemerintahan ini dijatuhkan, para sindikat akan tertawa. Pemerintahan kami lah yang paling bertekad memburu para sindikat," kata Yilmaz saat itu.
Baru memerintah hampir 17 bulan, Yilmaz tidak bisa mempertahankan kabinetnya dari mosi tidak percaya. Apalagi, Turki saat itu menderita krisis ekonomi. Tingkat inflasi tahunan mencapai 62 persen dan pemerintah menghadapi utang yang tinggi.
Setelah membubarkan kabinet Yilmaz, Turki mengalami krisis politik selama enam pekan karena para politisi berjuang membentuk kabinet koalisi. Pada akhirnya Turki saat itu berhasil membentuk pemerintahan baru di bawah pimpinan Bulent Ecevit, yang juga pernah menjadi perdana menteri. Ecevit memerintah hingga 2002.
Mantan PM Yilmaz akhirnya didakwa oleh penuntut umum di pengadilan atas kasus korupsi. Namun, pada akhirnya Yilmaz dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung pada 2006. Setahun kemudian, setelah sempat pensiun dari gelanggang politik, Yilmaz terpilih menjadi anggota parlemen. (one)
![Mahfud MD]()
![img_title]()
Menurut stasiun berita BBC, dengan komposisi suara 314 banding 214, parlemen Turki sepakat untuk menyatakan mosi tidak percaya bagi pemerintahan koalisi pimpinan Yilmaz. Dia dituduh terlibat korupsi penjualan sebuah bank milik negara senilai US$600 juta dan punya hubungan dengan sindikat mafia Turki.
Yilmaz membantah semua tuduhan itu. Dia bahkan mengaku dijebak oleh mafia dan berupaya membersihkan reputasinya melalui jalur hukum.
Dia saat itu memperingatkan kepentingan ekonomi dan luar negeri Turki akan terancam bila pemerintahannya sampai dibubarkan. "Bila pemerintahan ini dijatuhkan, para sindikat akan tertawa. Pemerintahan kami lah yang paling bertekad memburu para sindikat," kata Yilmaz saat itu.
Baru memerintah hampir 17 bulan, Yilmaz tidak bisa mempertahankan kabinetnya dari mosi tidak percaya. Apalagi, Turki saat itu menderita krisis ekonomi. Tingkat inflasi tahunan mencapai 62 persen dan pemerintah menghadapi utang yang tinggi.
Setelah membubarkan kabinet Yilmaz, Turki mengalami krisis politik selama enam pekan karena para politisi berjuang membentuk kabinet koalisi. Pada akhirnya Turki saat itu berhasil membentuk pemerintahan baru di bawah pimpinan Bulent Ecevit, yang juga pernah menjadi perdana menteri. Ecevit memerintah hingga 2002.
Mantan PM Yilmaz akhirnya didakwa oleh penuntut umum di pengadilan atas kasus korupsi. Namun, pada akhirnya Yilmaz dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung pada 2006. Setahun kemudian, setelah sempat pensiun dari gelanggang politik, Yilmaz terpilih menjadi anggota parlemen. (one)
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
VIVA.co.id
27 April 2024
Baca Juga :
