- Reuters
VIVAnews - Prancis menunda pengiriman dua kapal perang, setelah Presiden Prancis Francois Hollande mengatakan situasi di Ukraina tidak memungkinkan, untuk pengiriman pertama dari dua kapal perang yang dibuat Prancis untuk Rusia.
Hollande yang dikutip Daily Mail, Selasa, 25 November, mengatakan pengiriman ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sikap Hollande itu mengisyaratkan, bagaimana Barat dapat melanggar kontrak perdagangan dengan berbagai dalih.
Rusia sebelumnya memperingatkan Paris atas konsekuensi dari pelanggaran kontrak, jika Prancis tidak mengirimkan satu dari dua kapal kelas Mistral, hingga akhir November. Namun Moscow, Selasa, menyikapi dengan tenang pernyataan Hollande.
Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yury Borisov, mengatakan Rusia tidak akan terburu-buru mengajukan tuntutan atas pelanggaran kontrak yang dilakukan Prancis. "Kami akan menunggu dengan sabar. Sejauh ini kami tidak mengajukan tuntutan," katanya.
Kapal pesanan Rusia, yang dapat mengangkut 16 helikopter, empat pesawat, 13 tank, 450 tentara dan sebuah rumah sakit, semestinya dikirim awal November berdasarkan kontrak pembelian yang ditandatangani pada 2011.
Namun Amerika Serikat (AS) terus menekan para sekutunya dalam hubungan dengan Rusia, terkait dengan konflik di Ukraina. Sumber yang dikutip Daily Mail, menyebut Paris mengalami dilema yang serius terkait pengiriman kapal Rusia.
Prancis dapat dikenakan denda yang besar, jika melanggar kontrak senilai US$1,5 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun itu. Sebaliknya Prancis akan menerima amarah dari AS dan negara sekutu lainnya, jika tetap mengirimkan kapal pada Rusia.
Kasus Mistral juga membuat Prancis khawatir akan citranya sebagai mitra perdagangan senjata yang terpercaya. Sebab Prancis juga tengah meyakinkan beberapa negara seperti India, untuk membeli pesawat jet Rafale.
"Kami tidak ragu bahwa Prancis memiliki keinginan lebih dari kami, untuk mengirim kapal itu. Kami tidak bermasalah jika tak mendapatkan kapal itu, tapi apa yang akan dilakukan Prancis (atas kapal pesanan Rusia)?" kata seorang sumber di kementerian pertahanan Rusia.
Masalah ekonomi membuat Prancis akan membutuhkan pembayaran, sementara menjual kapal ke klien lain juga tidak mungkin dilakukan, karena teknologi Rusia telah dipasang di kapal itu, dan Rusia tidak ingin negara lain memilikinya.
Pejabat kementerian pertahanan Rusia mengatakan, kontrak mengatur dibolehkannya penundaan selama tiga bulan, sehingga batas waktu dapat diundur hingga Februari. Borisov menegaskan jika Paris akhirnya menolak menyerahkan kapal, maka Rusia akan mengajukan tuntutan ke pengadilan.
"Semuanya tertulis dalam kontrak. Kami akan bertindak berdasarkan apa yang diatur pada kontrak, seperti layaknya orang yang beradab," ucap Borisov.
Simak juga:
Ngeri, ABG di Bekasi Kini Tawuran Pakai Panah
Polisi menangkap 4 Anak Baru Gede (ABG) yang tawuran di Kota Bekasi pada Sabtu dini hari, 20 April 2024.
