- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membutuhkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur, memerintahkan para menterinya memberi kesempatan pada investor swasta, untuk memilih proyek lebih dulu daripada memberikannya pada perusahaan negara.
Laman Sydney Morning Herald, Jumat, 28 November, menulis bahwa hingga saat ini, perusahaan pemerintah mendapat kesempatan pertama untuk memilih, dan menawarkan proyek yang tidak mereka inginkan pada swasta.
Tapi mulai saat ini, Jokowi telah mengatakan pada para menteri, agar proyek-proyek yang dapat menghasilkan keuntungan besar harus dibiayai oleh perusahaan swasta. Demikian diungkap Bastary Pandji Indra, Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta Bappenas.
"Itu pendekatan baru Jokowi," ucap Andi Widjajanto, Sekretaris Kabinet dan orang terdekat Jokowi. Menurut Bappenas, Indonesia membutuhkan sedikitnya $450 miliar untuk pembangunan infrastruktur selama lima tahun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Andrinof Chaniago, mengatakan pemerintah pusat dan daerah dapat membiaya setengahnya. Sementara perusahaan negara dapat menyediakan seperlima, dan sisanya sekitar $140 miliar dibutuhkan modal swasta.
Namun sebagian besar proyek infrastruktur yang akan dilakukan di kawasan daerah tertinggal, dianggap tidak cukup memberi keuntungan. "Investasi di tahun-tahun awal tidak akan menguntungkan," kata Raj Kannan, direktur perusahaan konsultan Tusk Advisory.
Kementerian Keuangan disebut tengah mempertimbangkan sebuah skema, untuk berbagi resiko dengan investor. Tapi Raj menyebut masih dibutuhkan lompatan untuk menawarkan pendanaan, menutupi kerugian pada tahun-tahun awal, seperti yang dilakukan India.
Sejauh ini Indonesia belum memiliki badan yang memiliki kekuatan politik, untuk menjamin agar proyek-proyek menguntungkan diberikan pada swasta. "Badan yang sudah ada, tidak memiliki otoritas untuk melakukannya," kata Sarvesh Suri dari Korporasi Keuangan Internasional (IFC).
IFC berada dibawah Bank Dunia, yang khusus bergerak di bidang utang infrastruktur. "Jika sebuah perusahaan negara ingin melakukan suatu proyek, mereka akan melakukannya begitu saja," sebut Sarvesh.
Indra mengatakan hal itu akan berubah. Menurutnya setiap kementerian dan pemerintah daerah, segera akan memiliki unit sendiri untuk mengelola proyek-proyek yang menguntungkan. Bappenas kini tengah menyusun daftar 43 proyek senilai Rp 582,4 triliun.
Puluhan proyek itu akan ditawarkan pada pihak swasta, pada 2015. Termasuk pembangunan 10 bandara baru. Tidak disebutkan berapa banyak dari 43 proyek itu, yang merupakan proyek lama.
Simak Juga:
Jangan Ragukan Nasionalisme Pemain Naturalisasi Indonesia
Pemain naturalisasi Indonesia disebut oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sudah menunjukkan sikap yang luar biasa ketika mengenakan jersey Timnas Indonesia.
