- REUTERS/Abir Sultan/Pool
VIVAnews - Partai-partai politik Israel sepakat untuk menggelar pemilu pada 17 Maret 2015, lebih cepat dua tahun dari jadwal. Keputusan itu diumumkan, Rabu, 3 Desember 2014, sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat dua mitra koalisinya di kabinet.
Dilansir dari BBC, Netanyahu memecat dua pemimpin kubu tengah yang menjadi mitra koalisinya di parlemen Israel, Knesset, yaitu Menteri Keuangan Yair Lapid dari partai Yesh Atid dan Menteri Hukum Tzipi Livni, pemimpin partai Hatnuah.
Pada pernyataannya di televisi, Netanyahu mengatakan mustahil baginya untuk memimpin koalisi saat ini. "Saya tidak akan memberi toleransi lagi sikap bertentangan di pemerintah," katanya. Koalisi telah mengalami ketegangan dalam beberapa bulan terakhir.
Livni dan Yapid telah mengkritik keputusan Netanyahu untuk menggelar pemilu lebih cepat, yang disebut mereka sebagai pemborosan dana miliaran. Surat kabar Israel melaporkan, pemilu akan menghabiskan lebih dari $505 juta atau sekitar Rp6,3 triliun.
Livni juga memperingatkan, bahwa tanpa kubu tengah, pemerintah hanya akan terdiri dari partai-partai ekstremis Yahudi, yang disebutnya akan menghancurkan negara. Pada Rabu, Knesset memberi suara 84-0 untuk menyetujui pembubaran parlemen.
Koalisi kanan tengah, yang dibentuk setelah pemilu Januari 2013, terdiri dari Partai Likud pendukung Netanyahu, dan empat partai lainnya. Namun, Netanyahu meloloskan undang-undang (UU) baru yang menjadikan Israel sebagai Negara Bangsa Yahudi.
UU itu mengatur, bahwa hanya Israel yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. UU itu diyakini akan memicu ketegangan baru, yang menghambat pembicaraan damai Israel dan Palestina.
(one)
Simak Juga:
Akibat Banjir, Penerbangan Perdana Maskapai Emirates Airbus 380 dengan 592 Penumpang dari Dubai ke Bali Dibatalkan
Banjir bandang yang merendam Dubai, Uni Emirat Arab pada 16 April 2024, berdampak pada penerbangan beberapa maskapai menuju Bali.
