Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, mengatakan bahwa hingga saat ini, ia belum menerima keluhan dari negara-negara asing mengenai kebijakan penenggalaman kapal.
Menurut dia, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, hanya implementasi dari penegakkan hukum.
Hal tersebut, disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu, ketika ditemui di ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Kamis 18 Desember 2014.
Baca Juga :
Mengenali Tanda-Tanda Tantrum Tidak Normal pada Anak, Orang Tua Harus Merespons dengan Cermat
Yang terpenting, ungkap Retno, adalah Pemerintah RI telah menyampaikan secara lengkap dan benar mengenai kebijakan tersebut kepada pemerintah negara asing.
"Tidak ada yang salah dengan kebijakan itu. Dalam masalah ini, yang saya lihat selalu sisi penegakkan hukumnya. Ini merupakan kewenangan dari suatu negara untuk menegakkan hukum masing-masing di mana pun," kata dia.
Lebih lanjut, Retno mengatakan, dia justru mendengar dari para Duta Besar yang telah menyerahkan surat kepercayaan bahwa mereka mendukung penuh kebijakan penegakkan hukum di bidang maritim ini.
"Asal semua hukumnya dipenuhi, maka saya kira tidak ada yang keliru," tambah Retno.
Kebijakan penenggelaman kapal itu direalisasikan TNI Angkatan Laut pada 5 Desember lalu di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Tiga kapal Vietnam ditembak dan ditenggelamkan oleh tiga kapal eksekutor milik TNI AL.
Namun, kebijakan itu rupanya tidak membuat jera nelayan asing. Sebagai bukti, pada 9 Desember lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan telah menangkap 22 kapal asal Tiongkok yang tengah mencuri ikan di perairan Indonesia.
Dia semakin geram, karena setelah dilakukan pemeriksaan, kapal-kapal itu ternyata berbendera Indonesia.
"Berdasarkan data satelit, ada 22 kapal, itu dari Tiongkok. Pas kami cek lewat Angkatan Laut, ternyata mereka punya bendera Indonesia," kata Susi.
Dia menambahkan, puluhan kapal Tiongkok yang ditangkap berukuran besar. Mereka tengah menangkap ikan di Laut Arafura.
Kesal, Susi menyebut, telah melayangkan surat protes kepada Duta Besar Tiongkok di RI, Xie Feng melalui Menlu Retno.
"Saya protes, karena sesuai kerja sama, kami telah membicarakan hal ini. Ibu Menlu akan menghubungi Dubes Tiongkok untuk mendiskusikan hal tersebut," kata dia.
Baca juga:
(asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tidak ada yang salah dengan kebijakan itu. Dalam masalah ini, yang saya lihat selalu sisi penegakkan hukumnya. Ini merupakan kewenangan dari suatu negara untuk menegakkan hukum masing-masing di mana pun," kata dia.
