- REUTERS/Dinuka Liyanawatte
VIVAnews - Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapaksa gagal mempertahankan kekuasaannya dalam pemilihan presiden, Jumat, 9 Januari 2015, mengakhiri satu dekade pemerintahan yang oleh oposisi disebut otoriter dan marak dengan korupsi.
"Kami tidak memiliki berita bagus. Semua berita buruk," kata pejabat senior pemerintah dan sekutu dekat Rajapaksa, yang dikutip Reuters, menjawab hasil pemungutan suara yang digelar pada Kamis, 8 januari 2015.
Pejabat itu menambahkan, hasil pilpres dinilainya memperlihatkan bahwa 21 juta rakyat Sri lanka membutuhkan perubahan. "Inilah demokrasi," ucapnya. Pesta kembang api terlihat di ibukota Colombo, merayakan kemenangan oposisi.
Kantor kepresidenan mengatakan Rajapaksa telah bertemu dengan pemimpin kubu oposisi, untuk menerima kemenangan Mithripala Sirisena. Tidak tampak adanya tanda aksi protes atau mobilisasi pasukan keamanan.
Sirisena, mantan menteri yang membelot dan menjadi kandidat presiden dari kubu oposisi, November 2014 lalu, telah berjanji untuk mengatasi korupsi dari akarnya, serta melakukan reformasi konstitusional untuk mengurangi kekuasaan presiden.
Rajapaksa yang berusaha untuk kembali berkuasa pada periode ketiga, menggelar pilpres dua tahun lebih cepat. Walau popularitasnya merosot, Rajapaksa sebelumnya yakin oposisi akan gagal menemukan kandidat yang kredibel.
Tapi dia tidak mengantisipasi pembelotan Sirisena, yang makan malam dengannya pada malam itu dan berpaling dari dia keesokan harinya. Departemen pemilihan umum mengatakan 3,26 juta suara dari total 15 juta sudah dihitung sejauh ini.
Sirisena memperoleh 51,3 persen suara dan Rajapaksa 46,9 persen, sisanya didapat oleh beberapa kandidat lain. Pelantikan Sirisena dijadwalkan pada Jumat ini.
Simak Juga:
Kenaikan Tarif Cukai Disarankan Moderat Menyesuaikan Inflasi agar Tidak Suburkan Rokok Ilegal
Tarif cukai yang naik secara terus menerus dinilai memberatkan pelaku usaha dan membuat rokok ilegal semakin subur.
