Sumber :
- Reuters
VIVA.co.id
- Thailand memperingatkan Amerika Serikat (AS) untuk tidak ikut campur dalam persoalan politik mereka, Rabu, 28 Januari 2015. Disebutkan bahwa publik Thailand merasa disakiti oleh pernyataan utusan AS tentang pemerintahan junta militer Thailand.
Dilansir dari Reuters , Thailand yang sejak lama telah menjadi sekutu AS saat ini masih berada dibawah kendali militer, setelah kudeta yang terjadi pada Mei 2014, hingga dilaksanakannya pemilihan umum setidaknya satu tahun mendatang.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dilansir dari Reuters , Thailand yang sejak lama telah menjadi sekutu AS saat ini masih berada dibawah kendali militer, setelah kudeta yang terjadi pada Mei 2014, hingga dilaksanakannya pemilihan umum setidaknya satu tahun mendatang.
Hubungan kedua negara memburuk sejak kudeta, dengan Washington membekukan bantuan dan membatalkan kesepakatan di bidang keamanan. Masalah bertambah setelah pidato asisten menteri luar negeri AS, Russel, Senin, 26 Januari 2015 di Bangkok.
Russel mendesak situasi politik yang lebih inklusif dan diakhirinya pemerintahan junta. "Kami tidak setuju dengan asisten menlu AS bicara tentang politik. Itu melukai orang Thailand," kata Wakil Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai.
Thailand juga telah memanggil diplomat AS Patrick Murphy, terkait dengan pidato Russel, yang juga berusaha memprovokasi publik Thailand, dengan mengatakan bahwa proses politik di Thailand tidak melibatkan semua elemen masyarakat Thailand.
"Membuat saya kecewa bahwa AS tidak memahami alasan mengapa saya harus melakukan intervensi, dan tidak mengerti cara kami bekerja, walau kami telah menjadi sekutu dekat selama bertahun-tahun," kata Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.
Pemerintahan militer Thailand telah menjanjikan reformasi dan akhirnya mengembalikan pemerintahan pada sipil. Militer terpaksa melakukan kudeta untuk mengakhiri konflik politik, yang dikhawatirkan memicu perpecahan rakyat jika berlanjut.
Banyak pihak telah mengecam sikap hipokrit dan standar ganda yang diterapkan AS, dengan mengkritik dan mengecam negara lain namun membiarkan pelanggaran di negara mereka sendiri. (ren)
VIVA.co.id / Mitra Angelia
Simak Juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hubungan kedua negara memburuk sejak kudeta, dengan Washington membekukan bantuan dan membatalkan kesepakatan di bidang keamanan. Masalah bertambah setelah pidato asisten menteri luar negeri AS, Russel, Senin, 26 Januari 2015 di Bangkok.
