- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id - Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran di kawasan ASEAN. Seruan itu disampaikan Retno ketika menghadiri pertemuan tingkat tinggi Menlu se Asia Tenggara di kota Kinabalu, Malaysia, hari ini.
Demikian isi siaran pers yang dikirim Kementerian Luar Negeri kepada VIVA.co.id hari ini. Menurut mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu, perlindungan buruh migran pada tingkat regional hanya akan efektif apabila ASEAN memiliki kerangka hukum untuk perlindungan buruh migran.
"Usulan Indonesia tersebut sejalan dengan Deklarasi ASEAN mengenai promosi hak asasi pekerja migran dan Deklarasi ASEAN di bidang HAM," tulis Kemlu.
Indonesia meyakini kerangka hukum perundingan buruh migran sangat penting artinya bagi tujuan yang hendak dicapai oleh ASEAN Community.
"Instrumen ini juga penting bagi perlindungan hak dan martabat lebih dari 6 juta buruh migran di ASEAN," imbuh Kemlu.
Perlindungan terhadap buruh migran turut menjadi kepentingan Indonesia sebab isu itu merupakan salah satu agenda utama Presiden Joko Widodo. Retno menekankan, tak ada perbedaan antara BMI dengan pekerja profesional. Mereka semua adalah WNI dan berhak dilindungi pemerintah.
Selain itu, buruh migran asal Indonesia juga banyak yang bekerja di kawasan ASEAN. Data dari Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemlu menunjukkan 1,2 juta BMI bekerja di Negeri Jiran. Untuk itu, sebelum menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Kinabalu, Retno menyempatkan diri untuk blusukan ke wilayah Sabah dan bertemu dengan para BMI serta anak-anak mereka. Retno turut meminta akses pendidikan bagi anak-anak BMI kepada Pemerintah Malaysia.
Baca juga:
Cerita TKI Hong Kong Kena COVID-19 Ditelantarkan Majikan
Koalisi organisasi pekerja migran di Hong Kong mengatakan para pekerja rumah tangga "ditelantarkan" di tengah pandemi gelombang kelima.
