Sumber :
- Satria Lubis (Medan)
VIVA.co.id -
Pembicaraan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Najib Tun Razak di Kuala Lumpur hari ini, turut menyinggung mengenai masalah TKI. Dalam jumpa pers bersama, Najib mengatakan mulai saat ini, hanya ada satu jalur untuk menggunakan jasa TKI.
Dilansir dari laman
The Malay Online , Jumat, 6 Februari 2015, kesepakatan itu diambil untuk mengendalikan banyaknya TKI ilegal yang masuk ke Negeri Jiran. Sementara, dengan sistem resmi yang berlaku saat ini, masih belum bisa memenuhi harapan pemerintah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Jokowi ke Silicon Valley
Dilansir dari laman
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Mitra Utama Timor Leste
"Kami melihat bahwa jalur resmi tidak digunakan seperti yang kami harapkan. Di titik ini, hanya lebih dari 4.000 TKI saja yang datang melalui jalur resmi. Sementara, 105 ribu memasuki Malaysia melalui jalur tidak resmi," ungkap Najib saat menyampaikan jumpa pers.
Sehingga, lanjut Najib, kedua pemimpin tengah menanti pembentukan satu jalur itu jika memungkinkan. Sebab, kedua pemimpin mengenai nasib para TKI dan memastikan sebelum dikirim, mereka telah menerima pelatihan yang cukup.
"Dan di waktu yang bersamaan, kami juga akan memberikan perlindungan kepada mereka ketika mereka bekerja di Malaysia," imbuh Najib.
Sebenarnya, di bulan Desember 2013, Malaysia dan Indonesia telah memiliki kesepakatan mengenai badan perekrutan bagi tenaga kerja asing. Kedua negara sepakat, antar badan harus dijalin kerjasama untuk mengelola pengiriman TKI ke Malaysia.
Keputusan tersebut merupakan perpanjangan dari kesepakatan Bali yang diteken kedua negara di tahun 2011 silam. Kesepakatan itu membahas mengenai perekrutan dan perlindungan TKI di Malaysia.
Sebelum kesepakatan Bali, Indonesia telah menghentikan pengiriman warganya sebagai asisten rumah tangga di Negeri Jiran menyusul banyaknya laporan dan kasus tindak kekerasan yang dilakukan warga Malaysia.
Selain itu, Najib juga berkomitmen untuk membangun sekolah Indonesia bagi anak para TKI. Dia mengatakan, saat ini sudah ada 50 sekolah Indonesia yang buka di negara bagian Sabah. Langkah serupa juga akan ditiru oleh negara bagian Serawak.
"Hal ini sesuai dengan ketentuan badan PBB, UNESCO, hak pendidikan merupakan sebuah hak universal yang tidak bisa ditolak," ungkap Najib. (ren)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami melihat bahwa jalur resmi tidak digunakan seperti yang kami harapkan. Di titik ini, hanya lebih dari 4.000 TKI saja yang datang melalui jalur resmi. Sementara, 105 ribu memasuki Malaysia melalui jalur tidak resmi," ungkap Najib saat menyampaikan jumpa pers.
