- REUTERS/Afolabi Sotunde
VIVA.co.id - Komisi Pemilihan Umum Nigeria memutuskan untuk menunda pesta demokrasi dari yang semula tanggal 14 Februari 2015 menjadi 28 Maret 2015. Alasannya, situasi keamanan di Nigeria tidak kondusif lantaran kelompok Boko Haram masih bercokol di negara itu.
Penundaan pilpres diumumkan secara resmi melalui televisi pada Sabtu kemarin waktu setempat. BBC edisi Minggu, 8 Februari 2015 melansir pernyataan Ketua KPU Nigeria, Attahiru Jega, yang merasa bingung dan tidak memiliki pilihan lain.
Dia diinformasikan oleh militer Nigeria tidak akan ada satu pasukan yang bersedia mengawal kotak dan surat suara. Sebab, mereka tengah berperang melawan Boko Hatam di bagian timur laut Nigeria.
Untuk menghancurkan Boko Haram, Nigeria dan empat negara lainnya berencana mengerahkan sekitar 8.700 pasukan.
"KPU tidak bisa begitu saja mengabaikan masukan dari kepala keamanan negeri ini. Risiko pengerahan para pemuda dan menyerukan warga untuk menggunakan hak demokrasi mereka di sebuah situasi yang tidak terjamin keamanannya, justru memiliki tanggung jawab yang sangat berat," ujar Jega memberi penjelasan.
Namun, keputusan penundaan pilpres tersebut dikritik oleh berbagai pihak. Di antaranya oleh partai oposisi, Kongres Progresif (APC) dan Amerika Serikat.
Ketua APC, John Odigie-Oyegun, menyerukan kepada semua warga Nigeria untuk tetap tenang mengetahui pilpres akan ditunda.
"Saya minta seluruh warga Nigeria untuk tetap tenang dan menahan diri dari semua aktivitas yang disebabkan akibat penundaan pilpres," ungkap Jega.
Sementara, kandidat penantang Presiden Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari, mengatakan penundaan pilpres justru merupakan sebuah kemunduran dalam sistem demokrasi di Nigeria. Kelompok oposisi berpendapat, penundaan pilpres ini malah akan menguntungkan pihak Jonathan sehingga bisa memperpanjang masa kampanyenya.
Namun, menurut laporan koresponden BBC, Will Ross, persaingan antara Jonathan dan Buhari sama-sama ketat. Justru yang menjadi pertanyaan saat ini, ungkap Ross, yaitu, bisa kah situasi keamanan di Nigeria membaik dalam beberapa pekan ke depan.
"Mengingat konflik Boko Haram sudah coba diatasi selama lima tahun terakhir, namun belum juga tuntas," ujar Ross berpendapat.
Sementara Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, mengaku sangat kecewa dengan keputusan penundaan pilpres.
"Intervensi politik terhadap kemandirian KPU tidak bisa diterima dan yang menjadi penting pemerintah sebaiknya tidak menggunakan isu keamanan sebagai dalih untuk menghambat proses demokrasi," tegas Kerry.
Selain pilpres, KPU Nigeria juga menunda penyelenggaraan pemilihan gubernur negara bagian dan anggota DPRD. Semula kegiatan itu dijadwalkan tanggal 28 Februari 2015,namun diundur menjadi 11 April 2015.
Baca juga:
Untuk Kali Pertama, Oposisi Nigeria Menangkan Pemilu
Muhammadu Buhari meraih hampir 55 persen suara.
