Sumber :
- Twitter / @JulieBishopMP
VIVA.co.id -
Kementerian Luar Negeri RI membantah tuduhan Pemerintah Australia yang menganggap Indonesia memiliki standar ganda terkait eksekusi mati. Negeri Kanguru menganggap Indonesia telah bertindak munafik karena tetap akan mengeksekusi dua gembong Bali Nine, sementara di luar negeri, RI habis-habisan menentang eksekusi mati bagi ratusan warganya.
Harian The Guardian Australia, Selasa, 17 Februari 2015 melansir pernyataan juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Christiawan Nasir, yang mengkritik sikap Negeri Kanguru yang malah membawa isu ini hingga ke hubungan bilateral. Diplomat yang akrab disapa Tata itu mengatakan kepedulian Australia terhadap nasib warganya datang terlambat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Johan Budi Harusnya Tanggapi Laporan Haris Azhar
Harian The Guardian Australia, Selasa, 17 Februari 2015 melansir pernyataan juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Christiawan Nasir, yang mengkritik sikap Negeri Kanguru yang malah membawa isu ini hingga ke hubungan bilateral. Diplomat yang akrab disapa Tata itu mengatakan kepedulian Australia terhadap nasib warganya datang terlambat.
"Kami tidak membawa isu ini ke hubungan bilateral, di saat pemerintah kami tengah membantu warga Indonesia yang mengalami kesulitan serupa di luar negeri. Kami membantu mereka sejak awal. Itulah cara kami melindungi WNI di luar negeri," kata Tata.
Dia menambahkan, jika Pemerintah Australia serius dalam memastikan perlindungan terhadap warganya sendiri, maka seharusnya mereka melakukan perlindungan sejak awal.
"Dan bukan di tahap akhir ketika keputusan telah diambil oleh pengadilan. Ini bukan suatu keputusan yang bermotifkan politis," ujarnya. Hukuman mati, kata dia, merupakan keputusan pengadilan.
Soal ancaman boikot turis Australia ke Indonesia, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, mengaku tidak terlalu khawatir. Sebab, ketika warganya berlibur, itu merupakan keputusan pribadi yang mereka buat untuk menentukan tujuan wisata.
"Saya tidak tahu apakah Pemerintah Australia berniat mencegah warganya bepergian menuju ke suatu tempat. Namun, bagaimana mereka bisa melakukan itu? Warganya sendiri lah yang menentukan ke mana mereka akan berlibur," ujar mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda.
Retno mengaku memahami keberatan warga Australia terkait eksekusi mati. Tetapi, lanjut Retno, mereka juga harus memahami kebijakan kami.
"Saya pikir warga Australia akan lebih bijak dalam menentukan tujuan berliburnya," kata dia.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami tidak membawa isu ini ke hubungan bilateral, di saat pemerintah kami tengah membantu warga Indonesia yang mengalami kesulitan serupa di luar negeri. Kami membantu mereka sejak awal. Itulah cara kami melindungi WNI di luar negeri," kata Tata.
