- REUTERS/Jason Reed
VIVA.co.id - Pemerintah Australia pada hari ini mengumumkan akan memperketat kebijakan pemberian kewarganegaraan dan mencabut pembayaran dana kesejahteraan kepada individu yang dianggap berpotensi menyebar ancaman bagi negara.
Kebijakan itu disampaikan Perdana Menteri Tony Abbott usai menilai laporan awal tragedi teror yang terjadi di Kafe Lindt, Sydney pada Desember lalu.
Kantor berita Reuters, Senin, 23 Februari 2015 melansir, selain dua kebijakan tersebut, Abbott juga akan membatasi kunjungan ke luar negeri, khususnya ke negara-negara di Timur Tengah. Pemimpin Partai Liberal itu menyebut kebebasan akan dibatasi untuk melawan perkembangan ancaman yang begitu cepat dari kelompok teror seperti Islamic State of Iraq and al Sham (ISIS).
"Sudah terlalu lama, kami telah memberikan mereka yang mungkin menjadi sebuah ancaman kepada negara kami tetap menerima keuntungan," kata Abbott.
Pemerintah Australia, lanjut Abbott tidak akan mengorbankan kebebasan mereka hanya untuk membela hal tersebut.
"Namun, kami juga tidak akan membiarkan musuh-musuh kami mengeksploitasi nilai baik kesusilaan," imbuh Abbott.
Melalui kebijakan tersebut, Abbott secara eksplisit mengaitkan kesejahteraan dengan tindak terorisme. Kebijakan ini, kata Abbott dapat memperbaiki kegagalan di bidang imigrasi, kepolisian dan badan intelijen.
Dalam insiden penyanderaan yang terjadi di Sydney, Abbott mengakui terdapat kegagalan di dalam sistem hukum. Dia menyebut, sistem hukum yang ada di Australia telah membuat negaranya kecewa.
Sebab, pelaku penyanderaan Man Haron Monis, sudah pernah masuk ke dalam radar intelijen. Selain itu, dia pernah tersangkut kasus pembunuhan mantan isterinya, namun bisa dibebaskan dengan uang jaminan.
"Jelas sekali, monster ini seharusnya tidak berada di dalam masyarakat kita. Dia seharusnya tidak diizinkan berada di negara ini. Dia seharusnya tidak dibebaskan dengan uang jaminan," papar Abbott.
Dia turut menambahkan, Monis juga seharusnya tidak dapat memiliki akses terhadap senjata dan tidak berubah menjadi radikal.
Maka, Abbott menilai puluhan warga Australia yang kini tengah berperang bersama kelompok teroris di Suriah dan Irak tidak layak menerima dana kesejahteraan. Oleh sebab itu, pembayan dana kesejahteraan terhadap individu tersebut bisa saja dibatalkan.
"Orang yang datang ke negara ini bebas untuk hidup sesuai dengan keinginan mereka. Namun, mereka tidak bisa mencuri kebebasan serupa dari orang lain," kata dia.
Namun, kebijakan baru Abbott ini dipandang sebelah mata oleh kelompok oposisi, Partai Hijau. Menurut pemimpin Partai Hijau, Christine Milne, kebijakan Abbott ini justru malah memicu ketakutan warga Australia.
"Mungkin kebijakan itu efektif jika dia berada di dalam kelompok oposisi. Tetapi, itu tidak efektif sama sekali bagi pemerintah. Warga Australia tidak begitu saja mudah terpedaya dengan kebijakan itu," kata Milne.
Menurut Milne, kebijakan Abbott hanya berupaya meraih simpati publik.
Baca juga:
Pelecehan Seksual Bayangi Anak Pengungsi di Australia
Pihak penjaga, juga orang tak dikenal menjadi pelaku utama.
