- REUTERS
VIVA.co.id - Amnesti Internasional (AI) mendesak lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, untuk melepaskan hak mereka menjatuhkan veto dalam situasi kekejaman massal.
Dikutip BBC dari laporan tahunan kelompok HAM itu, Rabu, 25 Februari 2015, disebutkan bahwa respon dunia atas serangkaian tragedi pada 2014 telah sangat memalukan.
Negara-negara kaya bersalah karena mengambil posisi yang mengerikan, karena tidak mau menampung lebih banyak pengungsi. AI mengatakan 2014 telah menjadi tahun bencana bagi para korban konflik dan kekerasan.
AI mengatakan para pemimpin dunia harus bertindak segera, untuk mengatasi perubahan situasi konflik bersenjata. Sekjen AI, Salil Shetty, mengatakan DK PBB telah gagal melindungi warga sipil.
Bahkan lima anggota tetap PBB, yaitu Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Rusia dan China, telah menggunakan hak veto yang mereka miliki, untuk mempromosikan kepentingan politik sendiri di atas kepentingan warga sipil.
Oleh karena itu, solusinya adalah jika negara-negara itu melepaskan hak veto dalam kasus pembantaian massal dan genosida. Kementerian Luar Negeri Inggris belum membuat komentar untuk menolak atau mendukung usul AI itu.
Hanya dikatakan bahwa pemerintah Inggris sepenuh hati, mendukung prinsip-prinsip bahwa DK harus bertindak untuk menghentikan kekejaman massal, serta kejahatan terhadap kemanusiaan.
Laporan AI menyebutkan bahwa konflik bersenjata yang terjadi pada 2014, telah memicu krisis pengungsi terburuk dalam sejarah, dengan empat juta warga Suriah kehilangan tempat tinggal, serta ribuan migran sekarat di Mediterania.
AI mengkritik respon pada pemimpin negara Eropa atas krisis pengungsi itu. (ren)
Simak Juga:
Pemerintah Diminta Tak Obral Amnesti untuk OPM
Yang harus didorong di Papua itu adalah dialog dan komisi kebenaran.
