Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo menjelaskan Indonesia tidak berada dalam pihak yang bersengketa dengan Tiongkok mengenai isu Laut Tiongkok Selatan (LTS). Oleh sebab itu, Indonesia, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini, siap menjadi mediator bagi negara-negara yang mengklaim area di kawasan LTS.
Penjelasan itu disampaikan Jokowi di Hotel Imperial, Tokyo, pada Selasa, 24 Maret 2015, untuk mengklarifikasi isi pemberitaan Reuters yang mengaku mengutip pemberitaan itu dari Yomiuri Shimbun. Harian berbahasa Jepang itu menulis penilaian Jokowi terhadap klaim Tiongkok di kawasan LTS tidak memiliki dasar hukum.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Penjelasan itu disampaikan Jokowi di Hotel Imperial, Tokyo, pada Selasa, 24 Maret 2015, untuk mengklarifikasi isi pemberitaan Reuters yang mengaku mengutip pemberitaan itu dari Yomiuri Shimbun. Harian berbahasa Jepang itu menulis penilaian Jokowi terhadap klaim Tiongkok di kawasan LTS tidak memiliki dasar hukum.
"Perlu saya sampaikan, Indonesia tidak berada di pihak yang bersengketa di situ. Kami hanya ingin mendorong agar tata kelakuan baik (COC) bisa diterapkan dan ada finalisasi," ujar Jokowi dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.
Bahkan, lanjut Jokowi, Indonesia siap menjadi mediator yang baik jika memang dibutuhkan. Pemberitaan itu menghangat seiring dengan rencana kunjungan kenegaraan selanjutnya yakni ke Tiongkok.
Jokowi mengaku siap menjelaskan kepada Pemerintah Tiongkok mengenai posisi Indonesia.
"Kalau ditanya kan kita memang
statement
-nya nggak ada yang lain," imbuh Jokowi.
Komentar senada turut disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, di tempat yang sama. Mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu mengatakan, dari hasil wawancara Jokowi dengan beberapa media Jepang pada akhir pekan lalu, yang ditekankan yakni soal pentingnya stabilitas dan perdamaian di kawasan LTS bisa terwujud.
"Jadi itu yang secara terus menerus ditekankan oleh Bapak Presiden. Indonesia tidak memiliki klaim tumpang tindih apa pun dengan Tiongkok. Itu yang perlu digarisbawahi," kata Retno.
Justru dengan tidak adanya klaim tumpang tindih, Retno melanjutkan, akan lebih mudah bagi Indonesia untuk bergerak. Terlebih, kata Retno, Indonesia sudah sejak awal menawarkan menjadi mediator atau membantu memfasilitasi.
Oleh sebab itu, Retno berharap dalam rangka menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan LTS, maka organisasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) berkewajiban untuk ikut mendorong deklarasi tata kelakuan baik (DOC). Kemudian, dilanjutkan untuk memulai kesepakatan negosiasi COC.
"Indonesia, juga sudah sangat terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan itu. Pesan yang disampaikan oleh Indonesia jelas, yakni stabilitas perdamaian penting," tegas Retno.
Memang diakui Retno, di tahun 2010 lalu, Indonesia pernah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menanyakan mengenai dasar pembuatan sembilan garis putus-putus atau lazim disebut nine dotted lines. Tetapi, semua itu sudah jelas.
"Tidak ada yang salah mengenai interpretasi posisi Indonesia terhadap Laut Tiongkok Selatan," imbuh Retno. (one)
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Perlu saya sampaikan, Indonesia tidak berada di pihak yang bersengketa di situ. Kami hanya ingin mendorong agar tata kelakuan baik (COC) bisa diterapkan dan ada finalisasi," ujar Jokowi dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.
