Sumber :
- REUTERS/Feng Li/Pool
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo memasuki hari ketiga kunjungan kenegaraan di Tiongkok. Dalam kunjungannya pada Kamis kemarin, delapan kerja sama diteken oleh kedua pihak.
Dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Kamis, 26 Maret 2015, penandatanganan delapan kerja sama itu sebagai bagian untuk menyinergikan visi maritim yang dimiliki kedua negara. Indonesia memiliki visi Poros Maritim Dunia, sedangkan Tiongkok memiliki inisiatif Jalan Sutera Maritim Abad 21 atau 21st Century Maritime Silk Road.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Poros Maritim Masih Jadi Tantangan Indonesia
Dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Kamis, 26 Maret 2015, penandatanganan delapan kerja sama itu sebagai bagian untuk menyinergikan visi maritim yang dimiliki kedua negara. Indonesia memiliki visi Poros Maritim Dunia, sedangkan Tiongkok memiliki inisiatif Jalan Sutera Maritim Abad 21 atau 21st Century Maritime Silk Road.
Maka, salah satu nota kesepahaman yang diteken kemarin yakni kerja sama pembangunan industri dan infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Tiongkok dengan Menteri BUMN. Dalam wawancara khusus dengan harian Hong Kong,
South China Morning Post (SCMP)
, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan masih menanti detail dari inisiatif jalur sutera maritim.
"Hingga saat ini, saya masih belum mengetahui detail agenda jalur sutera maritim. Tetapi, jika kerja sama ini bisa memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia dan keuntungan bagi kepentingan nasional kami serta Tiongkok, maka saya tidak ada masalah," papar Jokowi.
Inisiatif itu disampaikan oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping pada 2013, ketika tengah melakukan tur ke negara di kawasan Asia Tenggara. Banyak yang menganggap, kebijakan Tiongkok itu sebagai respons terhadap kebijakan penyeimbangan di kawasan Asia milik Amerika Serikat.
Sementara itu, tujuh kerja sama lainnya yang ditekan yaitu di bidang ekonomi antara Menteri Koordinator Perekonomian RI dengan Komisi Nasional Pembangunan serta Reformasi Tiongkok, dan kerja sama proyek pembangunan kereta cepat Jakarta dan Bandung.
Kemudian, kerja sama antara Badan SAR Nasional dan Menteri Transportasi Tiongkok, kerja sama pencegahan pajak berganda, Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional (Lapan) dengan Badan Antariksa Nasional Tiongkok dan kerja sama Menteri BUMN dengan Bank Pembangunan Kerja Sama Tiongkok (CDBC).
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Maka, salah satu nota kesepahaman yang diteken kemarin yakni kerja sama pembangunan industri dan infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Tiongkok dengan Menteri BUMN. Dalam wawancara khusus dengan harian Hong Kong,
