Sumber :
- FOTO: VIVA.co.id/MZ Abidin
VIVA.co.id
- Gabungan aktivis kemanusiaan kembali mempertanyakan
progress
dua negara yakni Indonesia dan Timor Leste dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang mengakibatkan penghilangan paksa ribuan orang di Timor Leste.
Mengambil tema, Menemukan Indonesia: Melawan Lupa tentang Timor Leste 1974-1999, para aktivis menuntut pemerintahan Jokowi-JK untuk mencari dan mengembalikan korban perang itu ke keluarganya.
“Menemukan kembali anak-anak yang hilang mulai tahun 1975-1999. Kami bekerjasama dengan Kontras, Ajar, Elsam dan LSM yang konsentrasi dalam masalah ini. Kami membentuk tim untuk mengembalikan mereka ke tengah keluarganya," ujar tim kemanusiaan dari LSM Chega, Victor Dacosta Pinto, di kantor Kontras Surabaya, Jumat 27 Maret 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Mengambil tema, Menemukan Indonesia: Melawan Lupa tentang Timor Leste 1974-1999, para aktivis menuntut pemerintahan Jokowi-JK untuk mencari dan mengembalikan korban perang itu ke keluarganya.
“Menemukan kembali anak-anak yang hilang mulai tahun 1975-1999. Kami bekerjasama dengan Kontras, Ajar, Elsam dan LSM yang konsentrasi dalam masalah ini. Kami membentuk tim untuk mengembalikan mereka ke tengah keluarganya," ujar tim kemanusiaan dari LSM Chega, Victor Dacosta Pinto, di kantor Kontras Surabaya, Jumat 27 Maret 2015.
Victor menyebutkan, selain Komnas HAM yang ikut bergabung, juga LSM yang konsen dalam masalah ini seperti Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi), Chega dan Asia Justice and Rights (Ajar).
Dia menjelaskan, saat ini tim terus bekerja mengidentifikasi para korban perang yang hilang dan tersebar di tujuh wilayah di Indonesia. Kategori identifikasi adalah khusus anak-anak di bawah umur yang hilang saat itu.
"Anak-anak di bawah usia 18 tahun di tahun 1975-1999. Kepergian mereka dari Timor Leste, beragam polanya. Ada yang dibawa oleh individu atau tenaga bantuan operasi militer (pembawa barang TNI). Ada juga dari kemenangan yang kemudian diserahkan ke yayasan atau pesantren di Indonesia," kata dia.
Menurut Victor yang merupakan juga bagian dari korban, keluarga yang di Timor Leste sampai saat ini masih mencari. "Tim bersama Komnas HAM akan mendata kembali anak-anak. Mendata ulang untuk menemukan kembali," katanya.
Saat ini, kata Victor, tim sudah menemukan dan melakukan verifikasi di Jabotabek sebanyak 12 orang yang tersebar di komplek TNI. "Sekarang usianya sudah 40 tahun. Maka, tim akan mempertemukan kembali dengan keluarga," katanya.
Tim saat ini juga menyisir enam wilayah lainnya yakni di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Makassar.
"Kita sudah komunikasi dengan Komnas HAM baik Timor Leste maupun Indonesia. Soal politik kita kesampingkan dulu. Kemanusian adalah yang terpenting. Soal pilihan tempat tinggal biar mereka memilih sendiri. Yang penting kita pertemukan dulu dengan keluarganya," kata Ketua IKOHI Jabotabek ini.
Sementara itu, Ketua Kontras Surabaya, Andi Irfan mengatakan banyak utang yang belum terbayar oleh Negara terkait pelanggaran HAM. Kontras mendorong terus penuntasannya. Ada kasus Talangsari, korban 1965 dan kejahatan HAM Timor Leste.
Dua negara memang pernah membantu komisi kebenaran dan persahabatan (KKP), tapi hasilnya yang kemudian disetor ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2008 itu tidak ada progresnya.
"Kami menagih rekomendasinya yang di antaranya akan mencari yang hilang dan dibawa dalam operasi militer. Jumlahnya sekitar 4.500 anak-anak dari Timor Leste yang hilang selama Indonesia berkuasa di Timor Leste. Ini tugas kedua negara," tegas Andi.
Tidak hanya itu, kata Andi, LPSK juga pernah menyatakan akan berkontribusi dalam proses ini. Ini problem politik dan problem sosial.
"Kalau ini tidak selesai akan menambah panjang daftar problem pelanggaran HAM negeri ini," kata dia.
Mestinya, lanjut Andi, komisi kebenaran dan persahabatan itu juga menuntaskan permasalahan ini. Termasuk melindungi korban hilang selama 1975-1999 dan para pengungsi di perbatasan yang saat ini hidupnya tak menentu.
"Penegakan hukum juga harus tegas. Sebab, dalam kasus itu pelaku kejahatan HAM bebas semua. Hanya satu yang dihukum," katanya.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Victor menyebutkan, selain Komnas HAM yang ikut bergabung, juga LSM yang konsen dalam masalah ini seperti Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi), Chega dan Asia Justice and Rights (Ajar).
