Sumber :
- Free World Map
VIVA.co.id
- Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi, mengatakan Pemerintah Indonesia siap untuk melakukan evakuasi besar-besaran terhadap WNI yang masih bermukim di Yaman. Rencananya, untuk gelombang kali ini, Kemlu akan mengevakuasi sebanyak 98 WNI.
Delapan WNI di antaranya merupakan bagian dari 23 WNI yang ditangkap oleh otoritas keamanan di Yaman akibat melanggar masalah keimigrasian. Demikian ungkap Retno ketika memberikan keterangan pers di kawasan Pejambon, Jakarta Pusat pada Senin, 30 Maret 2015.
Sebanyak 38 orang dalam rombongan itu, kata Retno, merupakan keluarga diplomat RI yang bertugas di Sana'a. Namun, angka itu bisa berubah, karena situasi di Yaman masih sangat dinamis.
Retno menjelaskan, aktivitas pemulangan WNI ini sebenarnya telah dilakukan sejak bulan Februari lalu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
13-12-1982: 2.900 Warga Yaman Tewas Akibat Gempa
Delapan WNI di antaranya merupakan bagian dari 23 WNI yang ditangkap oleh otoritas keamanan di Yaman akibat melanggar masalah keimigrasian. Demikian ungkap Retno ketika memberikan keterangan pers di kawasan Pejambon, Jakarta Pusat pada Senin, 30 Maret 2015.
Sebanyak 38 orang dalam rombongan itu, kata Retno, merupakan keluarga diplomat RI yang bertugas di Sana'a. Namun, angka itu bisa berubah, karena situasi di Yaman masih sangat dinamis.
Retno menjelaskan, aktivitas pemulangan WNI ini sebenarnya telah dilakukan sejak bulan Februari lalu.
"KBRI Sana'a telah melakukan pendekatan dan pengumuman kepada warga Indonesia yang bermukim di sana terkait rencana evakuasi. Pendaftaran juga telah dilakukan mulai bulan Februari dan pemulangan pertama sudah dilakukan sejak bulan Maret," papar mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu.
Data Kemlu menunjukkan sejauh ini sudah ada 148 WNI yang dipulangkan dari Yaman secara sukarela. Pemulangan selanjutnya, Retno menerangkan, akan terus diintensifkan.
Angka itu masih jauh dari jumlah WNI yang bermukim di Yaman yakni 4.159 orang. Dari angka itu, sebanyak 2.626 orang di antaranya merupakan mahasiswa, 1.488 merupakan pekerja profesional Indonesia yang bekerja di bidang minyak dan gas, dan staf KBRI mencapai 45 orang.
"Sebanyak 80 persen dari WNI bermukim di bagian timur Yaman," kata Retno.
Sementara terkait cara pemulangan dan jalur yang ditempuh, Retno menambahkan, ada beberapa pilihan yang tersedia. Puluhan WNI itu, kata dia, rencananya akan dipindahkan dari Sana'a ke lokasi yang lebih aman di Alhudaidah.
"Dari sana, maka kami akan melakukan evakuasi tahap selanjutnya," imbuh Retno.
Jika dilihat dari jalur, maka pemulangan bisa dilakukan melalui Oman dan Arab Saudi. Apabila evakuasi dilakukan dari Oman, maka akan ditarik titik Salalah.
"Diplomat di KBRI Muskat sudah mulai membantu proses pemulangan dari Salalah. Opsi lain yakni jika dipulangkan kota Gizan, Arab Saudi. Untuk hal ini, kami telah dibantu oleh pejabat di KJRI Jeddah," papar Retno.
Opsi pemulangan melalui jalur udara, kata Retno juga memungkinkan. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan pagi tadi telah dilakukan pembahasan dengan TNI Angkatan Udara untuk mengerahkan satu pesawat Boeing 737.
Kemlu juga telah memanggil Dubes untuk tiga negara yaitu Arab Saudi, Oman dan Yaman untuk meminta proses perizinan terbang (
flight clearance
) bagi pesawat dari Indonesia yang ingin mengevakuasi WNI.
"Tetapi, pengajuan
flight clearance
baru bisa diputuskan setelah diputuskan jenis pesawat yang akan digunakan. Sementara, jenis pesawat baru bisa ditentukan, usai diperoleh kepastian jumlah warga Indonesia yang akan dipulangkan," papar Iqbal.
Dia menekankan semua proses evakuasi WNI akan dilakukan secepat dan seaman mungkin. Namun, hingga saat ini keputusan untuk menggunakan opsi apa pun belum diambil.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"KBRI Sana'a telah melakukan pendekatan dan pengumuman kepada warga Indonesia yang bermukim di sana terkait rencana evakuasi. Pendaftaran juga telah dilakukan mulai bulan Februari dan pemulangan pertama sudah dilakukan sejak bulan Maret," papar mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu.
