Sumber :
- Malay Mail Online
VIVA.co.id
- Wakil Direktur Asia HRW (Human Rights Watch) Phil Robertson, menyebut Undang-undang Pencegahan Aksi Terorisme (POTA) yang baru diloloskan pemerintah Malaysia, bagaikan zombie atau 'mayat hidup'.
Pada wawancaranya dengan DW, yang dimuat pada laman HRW, Rabu, 8 April 2015, Phil menyebut POTA seperti membangkitkan kembali UU Keamanan Internal (ISA) dan UU Darurat (EO) yang telah dicabut pada 2012.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
PM Najib Sebut Keragaman Jadi Kekuatan ASEAN
Pada wawancaranya dengan DW, yang dimuat pada laman HRW, Rabu, 8 April 2015, Phil menyebut POTA seperti membangkitkan kembali UU Keamanan Internal (ISA) dan UU Darurat (EO) yang telah dicabut pada 2012.
Pemerintah Malaysia disebut berdalih bahwa POTA dibutuhkan, setelah belasan orang ditahan dalam dua tahun terakhir, karena diduga terkait dengan ISIS, kelompok radikal yang beroperasi di Irak dan Suriah.
Beberapa hari sebelum perdebatan di parlemen untuk meloloskan POTA, otoritas Malaysia mengumumkan penahanan 17 orang, yang diduga terlibat merencanakan penyerangan kantor polisi dan markas militer.
POTA ditujukan untuk menangkap mereka yang diduga terlibat atau mendukung organisasi teroris di negara asing. Hal yang menjadi kontroversi adalah pengaturan, bahwa seseorang dapat ditahan selama dua tahun tanpa proses hukum.
Phil menyebut banyak pertanyaan penting belum terjawab, merujuk pada gaya pemerintahan Malaysia selama ini, tentang bagaimana nantinya POTA akan diterapkan.
"Bermasalah mengingat tidak ada tinjauan hukum, pada setiap tahap dalam proses POTA, bagi seseorang yang dituduh terlibat dengan tindakan yang diatur dalam POTA," kata Phil.
Dia menambahkan, banyak pihak khawatir pemerintah Malaysia memiliki motif tersembunyi, dengan merancang kewenangan untuk membolehkan penahanan tanpa proses hukum.
Phil menyandingkan POTA dengan ISA dan EO, yang dibuat untuk memerangi pemberontakan komunis, serta mengendalikan ketegangan rasial dan agama, yang kemudian disalahgunakan oleh pemerintah.
Selama beberapa dekade, pemerintah Malaysia telah memanfaatkan ISA dan EO untuk memenjarakan rival-rival politik, mengintimidasi dan membungkam mereka yang berusaha mengungkap korupsi pejabat pemerintah.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pemerintah Malaysia disebut berdalih bahwa POTA dibutuhkan, setelah belasan orang ditahan dalam dua tahun terakhir, karena diduga terkait dengan ISIS, kelompok radikal yang beroperasi di Irak dan Suriah.
