- Reuters
VIVA.co.id - Setelah batal melakukan pemungutan suara pada akhir pekan lalu, Dewan Keamanan PBB hari ini diprediksi akan melakukan voting mengenai resolusi memasukkan anak mantan Presiden Yaman ke dalam daftar hitam. Sementara, resolusi yang diajukan oleh Pemerintah Rusia gagal diajukan.
Namun, Pemerintah Yordania dan negara-negara Arab tetap menyerukan kepada semua pihak untuk memfasilitasi proses evakuasi bagi warga asing.
Kantor berita Reuters, Senin, 13 April 2015 melansir, padahal dalam resolusi Rusia, mereka menyerukan adanya gencatan senjata segera dan embargo senjata juga diberlakukan bagi pasukan Pemerintah Yaman yang dipimpin oleh Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Menurut seorang diplomat di PBB yang enggan disebut namanya, tidak diketahui dengan jelas, bagaimana Rusia akan ikut melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang dibuat oleh negara anggota DK seperti Yordania dan dengan Teluk Arab lainnya.
Di dalam resolusi PBB itu, mereka akan memberlakukan pembekuan aset secara global dan larangan berkunjungan bagi putra mantan Presiden Yaman, Ahmed Saleh dan pemimpin kelompok Houthi, Abdulmalik al-Houthi.
Kedua nama ini sebelumnya telah dimasukkan ke dalam daftar hitam DK pada November tahun lalu. Embargo senjata tersebut berlaku untuk lima individu dan mereka yang bertindak atas arahan kelima orang tersebut.
Dalam resolusi itu, PBB juga mengizinkan negara tetangga Yaman untuk melakukan inspeksi kargo terhadap kapal yang dianggap mencurigakan dan memuat senjata ke Yaman. PBB juga menuntut agar kelompok pemberontak Houthi berhenti berperang dan menarik semua pasukan dari wilayah yang telah mereka kuasai, termasuk ibukota Sana'a.
Mereka juga khawatir terhadap sikap yang memicu ketidakstabilan yang dilakukan oleh mantan Presiden Ali Abdullah Saleh dengan memihak ke kelompok Houthi.
