- VIVA.co.id/Mitra Angelia
"Saya terkejut dengan panggilan oleh Kementerian Luar Negeri pagi ini," kata Mustafa di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Namun, Mustafa mengaku belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sehingga pemerintah Indonesia memprotes soal eksekusi mati Siti Zainab. "Saya tidak punya ide, jadi saya harus kembali ke pemerintahan saya dan mencari tahu juga," kata dia.
Kendati demikian, menurut Mustafa, pemerintah Indonesia seharusnya tahu soal hukuman mati yang diberikan kepada Zainab. Namun masalahnya tidak ada konfirmasi kapan eksekusi digelar. Mustafa berjanji akan menanyakannya kepada pemerintah Arab Saudi.
"Saya akan memberitahu pemerintah saya dan mencari tahu bagaimana pelaksanaan eksekusi," ujar Mustafa.
Mustafa menilai, pemerintah Arab Saudi tidak melanggar aturan pengadilan. Sebab prosedur yang dilakukan ketika ada warga negara asing yang divonis mati adalah memberitahu kepada perwakilan negara asalnya. "Jadi (eksekusi) telah diberitahu, tapi untuk tanggal eksekusi saya tidak tahu. Saya harus memeriksa," paparnya.
Dia menegaskan, KBRI di Riyadh seharusnya sudah mengetahui soal keputusan pengadilan itu. Tapi apapun itu, Mustafa akan lebih dulu mengkoordinasikan permasalahan ini kepada pemerintahnya. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara asing, maka pemerintah harus menghubungi kedutaan warga yang bersangkutan.
"Ini adalah prosedur normal. Tapi, aku harus mencari tahu apakah benar-benar kedutaan tidak diberitahu atau tidak. Sekarang ini, saya tidak memiliki informasi. Saya harus kembali ke pemerintah saya. Soalnya, biasanya sebagai duta di Indonesia, saya yang bertanggung jawab atas warga Saudi di sini, bukan warga negara Indonesia," ujar Mustafa.
Mustafa datang ke Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun dia mengaku hanya membicarakan persoalan bilateral dan tidak membicarakan soal eksekusi mati WNI Siti Zainab. "Hanya ngobrol tentang negara-negara OKI dan Indonesia, dan peran Indonesia ingin mengambil," ucapnya.
