VIVA.co.id - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan tidak mengetahui jelas alasan Karni binti Medi Tasim tega membunuh anak majikannya di Arab Saudi.
Pasalnya, sebelumnya tidak ada masalah antara Karni dengan majikannya. Iqbal menyebut tiap kali memberikan pernyataan mengenai alasan Karni tega menggorok leher balita berusia empat tahun itu, jawabannya kerap berubah. Sehingga diabaikan oleh majelis hakim.
Hal itu diungkap Iqbal ketika ditemui di kantor Kemlu pada Kamis malam, 16 April 2015 di kawasan Pejambon, Jakarta Pusat. Dia mengatakan, hubungan antara majikan dengan Karni diketahui sangat baik. Hal tersebut juga diungkap sendiri oleh Karni di pengadilan.
"Justru, karena hubungan yang baik itu, Karni memilih untuk memperpanjang kontrak kerjanya di Saudi. Jadi, Karni melakukan tindak kejahatan itu di kontrak kedua dengan majikannya," ujar Iqbal.
Iqbal menambahkan, Karni memang mengakui majikan wanitanya sangat cerewet. Kendati begitu, mereka tetap menaikkan gaji Karni yang semula per bulan menerima SAR800 atau setara Rp2,7 juta menjadi SAR1.000 atau Rp3,4 juta.
"Kondisi itu pulalah yang menyebabkan kemarahan yang begitu dalam keluarga korban terhadap Karni, karena dia tega melakukan perbuatan keji itu," kata dia.
Sebelumnya, Iqbal ingin menggunakan alibi Karni mengalami gangguan kejiwaan karena melihat sesosok bayangan putih. Tetapi, semua itu batal, karena psikolog menyatakan kondisi kejiwaan Karni sehat.
Usai TKI Siti Zainab dieksekusi, ujar Iqbal, Pemerintah RI telah memiliki firasat bahwa Karni akan dieksekusi selanjutnya. Oleh sebab itu, atas inisiatif pribadi, tim satuan tugas perlindungan WNI di Jeddah memantau penjara di dua tempat yaitu Madinah dan Yanbu sebagai tindakan pencegahan agar mereka bisa memperoleh informasi seandainya Karni dieksekusi.
Iqbal mengatakan perhatian publik sangat besar terhadap kasus Karni jika dibandingkan kasus Siti Zainab. Karni juga melakukan perbuatan keji karena menggorok leher puteri majikan di saat masih tertidur.
Bantah Kecolongan
Di tempat yang sama juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir membantah Pemerintah Indonesia kecolongan dalam kasus eksekusi pancung terhadap dua TKI.
Menurut dia, sejak awal tahun ini, mereka telah memasukkan kasus Karni dan Zainab dalam kategori kronis. Artinya, keluarga ahli waris sudah tak lagi mau memberikan pemaafan dan menuntut agar eksekusi pancung segera dilaksanakan.
Namun, kata Arrmanatha, kendati celah memperoleh maaf kecil, Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan pendekatan kepada keluarga ahli waris agar mereka bersedia memberi pemaafan. Pendekatan juga dilakukan hingga ke tingkat pimpinan negara tertinggi.
Tercatat dua Presiden telah menyurati Raja Saudi. Diplomasi Presiden memiliki pengaruh, karena walau telah dijatuhi vonis tahun 2013, eksekusi baru dilakukan dua tahun kemudian.
Penundaan pelaksanaan eksekusi mati justru dipertanyakan oleh publik Saudi, sehingga mereka mendesak Raja agar segera menghukum mati Karni.
RI hanya menyayangkan Saudi yang kembali absen memberikan notifikasi awal kepada pemerintah. Karni pun baru dinotifikasi beberapa jam sebelum dia dieksekusi.
"Indonesia menyadari aturan hukum memang tidak mewajibkan bagi mereka memberikan notifikasi awal kepada pemerintah negara asal terpidana mati, tetapi Indonesia tetap berharap Saudi melakukan hal senada yang dilakukan negara lain pada umumnya," ujar diplomat yang akrab disapa Tata itu.
Notifikasi akhir dibutuhkan, ujar Tata untuk melakukan pendekatan final atau mendatangkan keluarga terpidana mati ke Saudi dan bertemu dengan anggota keluarga mereka.
Pemerintah Indonesia sudah kembali menyatakan protes kepada Duta Besar Saudi di Jakarta, Mustafa Ibrahim Al-Mubarok atas absennya notifikasi awal tersebut.
Tata mengatakan ke depan Indonesia akan mencari cara agar Saudi bersedia memberikan notifikasi awal terkait pelaksanaan eksekusi mati. Namun, dia tidak mengungkap secara gamblang upaya macam apa yang akan ditempuh.
Karni menjadi WNI keempat yang dieksekusi pancung di Saudi. Selain TKI asal Brebes, Jawa Tengah itu masih ada 36 WNI lainnya yang terancam dieksekusi pancung. Saat ini, prosesnya baru berada di pengadilan tahap pertama dan terbuka untuk mengajukan banding. (ase)
[/vivamore]
