- ANTARA FOTO/Kemenlu-Suwandy
VIVA.co.id - Pemerintah Indonesia ingin menggunakan momen peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) secara maksimal. Tidak saja untuk menggalang dukungan bagi Palestina, tetapi juga dukungan agar bisa masuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Christiawan Nasir yang ditemui di sela KAA, di gedung Jakarta Convention Centre (JCC) pada Senin, 20 April 2014.
Permintaan dukungan itu telah disampaikan setiap kali Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi menggelar pertemuan bilateral. Salah satunya telah disampaikan secara jelas, ketika Retno bertemu dengan Menlu Nepal, Mahendra Bahadur Pandey.
"RI optimistis masih mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Menlu sendiri telah menyampaikan ke negara-negara yang dia temui secara terus menerus," kata diplomat yang akrab disapa Tata itu.
Dalam kesempatan itu, Tata menjelaskan situasi pertemuan tingkat tinggi Menteri (Asia African Ministerial Meeting) di Assembly Hall. Menurut dia, pertemuannya sangat kondusif dan bersahabat.
"Banyak negara anggota yang menyampaikan pernyataan mendukung Indonesia sebagai tuan rumah. Banyak negara yang menilai prinsip Dasasila Bandung masih relevan dalam menghadapi tantangan global saat ini," ujar Tata.
Negara peserta, Tata melanjutkan, juga telah menyampaikan program-program yang telah mereka lakukan dalam konteks selatan-selatan. Mereka pun memandang kerjasama selatan sangat penting dalam menunjang pembangunan dan menghadapi berbagai masalah baik politik, keamanan dan ekonomi.
Di dalam pertemuan kali ini, tidak ada yang spesifik membahas mengenai ancaman kelompok militan Islamic State of Iraq and al Sham (ISIS). Tata menilai masalah ancaman keamanan terjadi di berbagai kawasan dan tidak hanya menjadi monopoli area Timur Tengah.
Dia turut menyinggung dalam dokumen kemitraan baru strategis Asia Afrika (NAASP), akan dibangun pusat Asia Afrika. Rencananya pusat tersebut dibangun di Indonesia.
Dalam pertemuan AMM hari ini, data terakhir yang dimiliki Tata, ada 39 Menlu, 2 Wakil Perdana Menteri, 34 delegasi dari berbagai tingkatan, dan 15 Wakil Menteri.
"Total hari ini terdapat 92 negara yang hadir," kata dia. (ase)
PBB Minta Indonesia Moratorium Hukuman Mati
Proses pengadilan dianggap tidak adil dan tidak transparan.
