- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id - Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menampung sebanyak 7.000 imigran ilegal yang kini tengah tersandera di tengah lautan.
Kesepakatan ini diumumkan usai pertemuan tiga pejabat di Putera Jaya, Malaysia. Ketiga pejabat yaitu, Menlu Malaysia, Anifah Aman; Menlu Indonesia, Retno L.P Marsudi; dan Wakil Perdana Menteri Thailand, Jenderal Tanasak Patimapragorn.
Laman VOA News, Rabu, 20 Mei 2015 melansir berdasarkan kesepakatan, Malaysia dan Indonesia akan terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada sekitar 7.000 imigran ilegal yang tersandera.
"Kami juga sepakat untuk menawarkan mereka tempat penampungan sementara hingga proses pemulangan dan penempatan ke negara lain selesai dilakukan dalam waktu satu tahun oleh masyarakat internasional," ujar Anifah.
Ketiga Menlu juga menyerukan agar negara lainnya dan LSM untuk membantu menyelesaikan rencana ini.
Hampir 3.000 imigran ilegal yang diselamatkan berhasil mendarat di tepi pantai Malaysia, Indonesia dan Thailand. Namun, kelompok aktivis Hak Asasi Manusia memperingatkan masih ada lagi ribuan imigran gelap lainnya yang terapung di tengah laut dan kehabisan makanan.
Krisis ini dimulai pada awal bulan ini ketika Thailand berhasil memberangus jaringan perdagangan manusia yang menyasar warga Rohingya. Para pelaku penyelundup manusia kemudian kabur dan meninggalkan ribuan warga Rohingya di dalam perahu dan terapung di tengah laut.
Myanmar yang kini tengah dikritik oleh dunia internasional atas perananannya dalam menuntaskan krisis imigran ilegal, juga mengaku siap untuk menampung mereka. Dalam pernyataan Kemlu Myanmar, mereka mengatakan prihatin dengan penderitaan dan nasib yang mengancam nyawa para imigran.
Sebagian besar imigran ilegal itu merupakan kaum minoritas dari Myanmar dan Bangladesh.
"Myanmar siap untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada siapapun yang menderita di laut," tulis Kemlu Myanmar dalam pernyataan resmi.
Mereka juga mengatakan telah melakukan berbagai upaya serius untuk mencegah praktik perdagangan manusia dan imigran ilegal. Salah satunya dengan melakukan patroli udara dan laut. (ase)
Myanmar Diminta Tak Diskriminatif Terhadap Rohingya
Caranya mengubah secara radikal kebijakan dan praktik kekerasan.
