- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id - Perwakilan dari 17 negara hari ini berkumpul di Bangkok, Thailand guna mencari solusi krisis imigran ilegal yang membanjiri kawasan Asia Tenggara. Sekitar 7.000 pengungsi Rohingya dan warga Bangladesh telah ditampung hingga satu tahun mendatang di Malaysia dan Indonesia.
Stasiun berita Channel News Asia, Jumat, 29 Mei 2015 melansir, para pengamat meragukan manfaat dari pertemuan tersebut. Pasalnya, bentuk dari pertemuan satu hari itu belum diketahui dengan jelas. Perwakilan dari ke-17 negara yang hadir menjabat posisi di bawah menteri, kecuali Menteri Luar Negeri Thailand, Tanasak Patimapragorn.
Selain perwakilan dari negara kawasan ASEAN yang langsung terkena dampaknya, beberapa negara lainnya yakni Amerika Serikat, Swiss, Afghanistan, India, Iran dan Papua Nugini turut hadir.
Pemerintah Myanmar dan Bangladesh turut mengirimkan delegasi mereka. Kedua negara itu ditekan oleh dunia internasional untuk mengatasi akar permasalahan mengapa begitu banyak warga mereka yang kabur dari negaranya sendiri.
Pemerintah Thailand mengatakan, dalam pertemuan itu harus dapat ditemukan solusi untuk mengatasi akar permasalahan dari eksodus besar-besaran satu bulan terakhir. Para pengamat ingin belasan negara tersebut bertemu untuk mencari cara memberantas perdagangan manusia yang kerap disembunyikan. Oleh sebab itu aksi tindak penyelundupan manusia malah semakin berkembang dan tak terkendali.
"Negara-negara ASEAN telah bersembunyi di balik slogan 'tak ada campur tangan' sehingga memalingkan perhatian mereka dari kaum terkucilkan seperti Rohingya di Myanmar. Peningkatan tindak kejahatan penyelundupan manusia dan jaringan perdagangan manusia serta meningkatnya permintaan buruh tak memiliki izin kerja," ujar Direktur dari LSM International Commission of Jurists (ICJ), Sam Zarifi dalam sebuah pernyataan sebelum pertemuan tingkat tinggi itu digelar.
Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein mengatakan, pertemuan di Bangkok hari ini harus bisa memberikan pengaturan untuk perlindungan baik bagi imigran ilegal maupun pencari suaka.
Saat ini, total terdapat sekitar 1,3 juta warga Rohingya. Mereka memperoleh perlakuan diskriminatif dari Pemerintah Myanmar dan tak diakui. Pemerintah junta militer Myanmar menyebut mereka "warga Bengal" dari Bangladesh. Tetapi, Pemerintah Myanmar menolak kritis keras terkait isu imigran ilegal. Bahkan, mereka mengancam akan mundur dari pertemuan hari ini jika kata "Rohingya" digunakan.
(mus)
