AS Desak ASEAN Segera Selamatkan Pengungsi Rohingya

Asisten Menlu AS, Anne Clair Richard di Bangkok
Sumber :
  • REUTERS/Chaiwat Subprasom

VIVA.co.id - Pemerintah Amerika Serikat,, pada hari ini kembali mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara, agar secepatnya menyelamatkan ribuan imigran ilegal yang diduga masih terapung-apung di tengah laut.

Tokoh Rohingya Sanjung Keramahan Warga Aceh Utara

Menurut badan penyelamat, sekitar 2.600 pengungsi yang masih terombang ambing di dalam perahu.

Kantor berita Reuters, Jumat 29 Mei 2015 melansir, hal tersebut disampaikan oleh Asisten Menteri Luar Negeri AS, Anne Richard ketika tengah dalam perjalanan menuju ke hotel di Bangkok. "Kami harus menyelamatkan nyawa mereka secepatnya," kata Richard.

Dia berada di Bangkok, untuk mengikuti pertemuan khusus yang membahas mengenai nasib ribuan imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh dan Myanmar. Total terdapat perwakilan dari 17 negara yang mengikuti pertemuan tersebut.

Lebih dari 3.000 imigran ilegal dari kedua negara tersebut telah mendarat di Indonesia dan Malaysia. Mereka terombang-ambing di laut, karena Pemerintah Thailand, tengah gencar melakukan operasi razia terkait kelompok pelaku perdagangan manusia pada bulan ini.

Menteri Luar Negeri Thailand, Jenderal Tanasak Patimapragorn dalam pembukaan konferensi pada pagi tadi, mengatakan untuk bisa menuntaskan isu imigran ilegal, tidak saja Negeri Gajah Putih yang harus turun tangan.

"Lebih dari sebelumnya, kami membutuhkan sebuah upaya bersama dengan negara-negara yang peduli terhadap isu ini. Tidak hanya Thailand yang turun tangan, tetapi kerja sama internasional untuk mencari solusi permasalahan juga dibutuhkan," kata Tanasak.

Dalam kesempatan itu, dia turut menyebut tiga tujuan dari pertemuan tersebut: Pertama, untuk menyediakan bantuan kemanusiaan. Kedua, melawan permasalahan akut penyelundupan manusia. Ketiga, mengatasi akar permasalahan. Beberapa peserta telah menyadari pertemuan hari ini tidak akan menghasilkan keputusan yang mengikat.

Sebab, banyak perwakilan dari 17 negara yang hadir bukan berada di jajaran menlu. Sehingga, solusi yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Thailand.

Berdasarkan data dari Kemlu Thailand, tiga negara pusat krisis yakni Myanmar, Indonesia, dan Malaysia tak mengirimkan menteri mereka.

Sementara itu, Pemerintah Myanmar bersikeras tak ingin disalahkan dalam peristiwa ini. Menurut Direktur Jenderal Kemlu Myanmar, Htein Lynn, dunia internasional tak bisa hanya meminta pemerintahnya untuk bertanggung jawab dalam isu tersebut.

"Dalam arus imigran ilegal, Myanmar bukan satu-satunya negara (yang menyumbangkan imigran)," kata Htein.

Dia menyebut, kawasan ASEAN kini tengah merasakan dampak buruk dari permasalahan perdagangan manusia. Pemerintah Myanmar, Htein menambahkan, bersedia untuk bekerja sama dengan kawasan dan dunia internasional mencari mekanisme praktis, agar praktik perdagangan manusia berhenti.

Sementara itu, Pemerintah AS dan PBB berulang kali mengatakan arus "tsunami" imigran ilegal dari Teluk Bengal, akan terus terjadi jika Pemerintah Myanmar tak segera mengakhiri tindak diskriminasi terhadap warga Rohingya. (asp)

Kemlu: RI Harus Bangga Bersedia Tampung Imigran
Presiden Myanmar Htin Kyaw bersama Aung San Suu Kyi

Myanmar Diminta Tak Diskriminatif Terhadap Rohingya

Caranya mengubah secara radikal kebijakan dan praktik kekerasan.

img_title
VIVA.co.id
15 April 2016