- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id - Menteri Luar Negeri Vanuatu, Sato Kilman, dipecat oleh Perdana Menteri Joe Natuman pada Kamis kemarin. Aksi pemecatan dilakukan usai Kilman mengindikasikan bahwa dia tengah bersiap-siap untuk mendukung sebuah mosi tak percaya terhadap Natuman.
Laman Radio Selandia Baru, Jumat, 4 Juni 2015 melansir mosi tidak percaya itu akan diajukan ke parlemen pada pekan depan. Menurut juru bicara PM, Kiery Manassah, Kilman sempat ditanya apakah dia masih mendukung pemerintah koalisi yang dipimpin oleh Natuman.
"Dan dia mengatakan bahwa dia ingin tetap mendukung, tetapi jika ada mosi, maka dia memilih untuk ikut memberikan suara. Sehingga PM telah bertindak berdasarkan keinginannya dan memecat dia. Jadi, PM akan mencari orang lain untuk mengisi posisi tersebut," kata Manassah.
Dia menambahkan, ada keraguan terhadap komitmen Kilman mengenai proses reunifikasi beberapa pihak yang terpisah dari Vanua'aku Pati sejak tahun 1990-an. Manassah juga menyebut pernyataan Kilman sebagai Menlu terkait isu Papua Barat tidak mencerminkan posisi pemerintah.
Seperti yang diketahui hubungan bilateral antara Indonesia dan Vanuatu sempat tegang lantaran Vanuatu ikut mendukung merdekanya Papua Barat. Isu tersebut mulai memburuk pada Juni 2013 ketika empat negara Melanesia yakni Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji dan Vanuatu membahas isu Papua Barat di pertemuan tingkat tinggi kelompok Melanesian Spearhead Group (MSG) di Noumea, New Caledonia.
Walaupun mereka menolak keanggotaan Papua menjadi bagian dari MSG, namun para pemimpin negara MSG memutuskan untuk mendukung secara penuh keinginan sekelompok warga Papua untuk memisahkan diri.
Oleh sebab itu, di awal periode dirinya terpilih sebagai Menlu RI, Retno Marsudi langsung menyambangi tiga negara di kepulauan Pasifik yakni Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.
Selain Kilman, Natuman juga memecat Menteri Kehakiman, Alfred Carlot, yang tak muncul dalam sebuah acara pada Kamis malam kemarin di kantor PM. Kantor berita Tiongkok, Xinhua melaporkan Natuman kemudian menunjuk Kalvao Moli sebagai Menlu dan Hosea Nevu sebagai Menteri Kehakiman.
Sekjen PKS: Kalau Pak Prabowo Datang Kita Akan Beri Karpet Merah Sebagai Presiden Pemenang
Partai Keadilan Sejahtera, siap menggelar karpet merah untuk Prabowo Subianto, Presiden terpilih Pilpres 2024. Itu akan dilakukan jika Prabowo hadir di halal bi halal PKS
