Kemlu Sarankan Kadin Gandeng KBRI Bangun Perbatasan

Patroli Patok Indonesia-Malaysia
Sumber :
  • Antara/M Rusman
VIVA.co.id
Bangun Industri, Solusi Baru Pondasi Ekonomi RI
- Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, James Budiono pada Rabu kemarin bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M Fachir di kantor Kemlu, Pejambon, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, James menyampaikan kondisi yang cukup memprihatinkan di beberapa kawasan perbatasan dan urgensi untuk melakukan pembangunan.

RS Polri: Seluruh Jasad Korban Kebakaran Toko Frame Mampang Sudah Teridentifikasi
Demikian tulis siaran pers Kemlu yang diterima VIVA.co.id pada Kamis, 2 Juli 2015. James mengambil contoh area perbatasan Indonesia dengan Malaysia, masyarakatnya bergantung dengan distribusi bahan pokok dan infrastruktur dari Negeri Jiran. Bahkan, transaksi perdagangan pada umumnya masih menggunakan mata uang ringgit.

PSSI Buka Suara soal Dugaan Pengaturan Skor Bhayangkara FC Vs Persik
Mendengar penjelasan itu, Fachir menyambut baik keinginan KADIN untuk mengembangkan potensi ekonomi di kawasan perbatasan. Oleh sebab itu, dia menyarankan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada jika ingin membangun kawasan perbatasan. 

Salah satu pihak yang siap untuk dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan penduduk dan pelaku usaha yakni Perwakilan RI. Pengembangan dengan melibatkan perwakilan RI bisa mencontoh pengembangan kawasan di Karimun, Bintan dan Batam yang dilakukan dengan Singapura.

"Perwakilan RI di kawasan perbatasan siap dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan penduduk dan pelaku usaha," kata Fachir.

Dia menambahkan, semua pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah harus diberikan peran yang besar. Fachir turut menambahkan, pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan dapat diwujudkan melalui mekanisme kerja sama bilateral dan regional.

"Untuk mendukung hal tersebut, perlu dibangun konektivitas yang solid dalam rangka pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan. Hal tersebut juga merupakan prioritas dalam program Nawacita Presiden Jokowi," kata mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya