Filipina dan Australia Sepakat Bahas Laut Tiongkok Selatan

Pertemuan Menlu Asean di Kuala Lumpur, 4 Agustus 2015.
Sumber :
  • REUTERS/Olivia Harris
VIVA.co.id
Indonesia Peringkat Pertama Statistik Pertanian ASEAN
- Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ke-48 ASEAN dimulai hari ini di Kuala Lumpur, Malaysia. Tiongkok sudah membuat ketegangan lebih dulu dengan menyatakan penolakan untuk membahas sengketa di Laut Tiongkok Selatan (LTS) di forum tingkat tinggi ASEAN. 

ASEAN Disebut Lemah Ambil Sikap Soal Laut China Selatan
Dikutip dari Reuters, Selasa, 4 Agustus 2015, Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario, mengatakan, pemerintahnya siap menurunkan ketegangan yang berada di wilayah sengketa, jika Tiongkok dan negara yang mengklaim setuju terikat dengan syarat yang sama.

Jika ASEAN Tak Bisa Satu Suara, Indonesia Harus Keluar
Del Rosario bahkan tegas menyatakan akan tetap mengangkat isu tersebut kendati Tiongkok menolak membahasnya. 

"Filipina secara penuh mendukung dan akan secara aktif mempromosikan seruan dari Amerika Serikat mengenai tiga sikap berhenti: pertama, berhenti melakukan reklamasi, berhenti melakukan pembangunan, dan berhenti bertindak agresif yang justru akan memperkeruh suasana," ujar del Rosario dalam sebuah pernyataan. 

Dia menambahkan, Filipina terikat selama syarat yang ditetapkan dipatuhi oleh Tiongkok dan negara yang mengklaim.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menlu Australia, Julie Bishop. Dia mengatakan akan menyinggung sikap prihatinnya terhadap konflik di Laut Tiongkok Selatan. Bishop mengaku akan fokus pada tantangan politik dan keamanan nasional di kawasan yang mendesak untuk dihadapi. 

"Salah satu isu yang mendesak yakni terkait tindak kekerasan ekstremisme dan mengatasi isu maritim," ujar Bishop seperti dikutip harian Sydney Morning Herald (SMH). 

Australia telah mempertahankan sikap untuk tidak berpihak dalam konflik yang mulai membuncah pada tahun lalu. Saat itu, Tiongkok mulai memperluas pulau buatan di wilayah perairan yang disengketakan.

Stabilnya wilayah Asia Tenggara akan menjadi prioritas keamanan untuk Australia, sebab hampir 60 persen jalur perdagangan ditempuh melalui kawasan tersebut. 

Sementara itu, Menlu Singapura, Law K Shanmugam, mendesak isu LTS tidak bisa diabaikan. Negeri Singa, kata Law, juga tak bahagia dengan kode informal yang telah ditandatangani oleh ASEAN dan Tiongkok pada 2002. 

"LTS adalah sebuah permasalahan. Kami tidak bisa berpura-pura dan mengatakan itu bukan isu," kata Law. 

Dia mendorong agar semua peserta bertindak lebih dari diskusi filosofis dan menyatakan apa yang menjadi poin dasar dari kesepakatan yang ada. 

Dalam pertemuan di Kuala Lumpur, Menlu Tiongkok, Wang Yi, telah secara tegas menyatakan posisi Tiongkok bahwa sengketa LTS harus diselesaikan secara bilateral dengan negara-negara yang mengklaim yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei. 

"Tiongkok tidak pernah percaya fora multinasional merupakan tempat yang tepat untuk membahas mengenai sengketa bilateral secara spesifik," kata Wang. (art)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya