Sumber :
- REUTERS
VIVA.co.id
- Pemerintah Jerman memecat jaksa penuntut Harald Range, setelah dia menuding Kementerian Kehakiman mengintervensi penyelidikan terhadap situs berita Netzpolitik yang dituduh membocorkan rahasia negara.
Dikutip dari Reuters , Rabu, 5 Agustus 2015, Range menghentikan penyelidikan atas Netzpolitik pekan lalu, untuk menunggu pendapat pakar independen, apakah situs berita itu telah membocorkan rahasia negara.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
LBH Pers: Kepolisian Jadi Lembaga Paling 'Baper'
Baca Juga :
PWI Apresiasi Dukungan Pemerintah pada Wartawan
Dikutip dari Reuters , Rabu, 5 Agustus 2015, Range menghentikan penyelidikan atas Netzpolitik pekan lalu, untuk menunggu pendapat pakar independen, apakah situs berita itu telah membocorkan rahasia negara.
Tapi penyelidikan terhadap Netzpolitik, yang dilakukan menindaklanjuti keluhan Badan Intelijen Jerman (BfV), telah mendapat kecaman karena dianggap melanggar prinsip kebebasan pers.
Pada artikel yang diterbitkan Netzpolitik, disebut bahwa BfV sedang mencari pendanaan ekstra untuk meningkatkan pengawasan internet, juga rencana membentuk unit khusus pengawasan media sosial.
Menanggapi penyelidikan itu, Menteri Kehakiman Heiko Maas mengatakan penting untuk melindungi independensi pers, dan menyebut ragu pada tuduhan BfV dan jaksa, bahwa berita Netzpolitik akan membahayakan Jerman.
Range kemudian menuduh Maas telah melakukan intervensi, dengan memerintahkan penghentian penyelidikan. Merespons tuduhan itu, Maas mengatakan tidak lagi dapat mempercayai kredibilitas Range.
"Pernyataan dan langkah yang dipilih jaksa federal, tidak komprehensif dan memberi publik impresi yang salah. Oleh karena itu saya memutuskan akan meminta presiden untuk memberhentikannya," kata Maas.
Juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel, mengatakan menteri kehakiman mendapatkan dukungan penuh dari kanselir. Pemecatan Range tercatat menjadi kasus pemecatan pejabat kedua terkait kebebasan pers, dalam lima dekade terakhir.
Sebelumnya Franz Josef Strauss dipaksa mundur sebagai menteri pertahanan pada 1962, setelah berusaha menuntut Der Spiegel, yang dituduh melakukan makar, terkait gambar sampul depan mereka tentang pasukan Jerman Barat.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tapi penyelidikan terhadap Netzpolitik, yang dilakukan menindaklanjuti keluhan Badan Intelijen Jerman (BfV), telah mendapat kecaman karena dianggap melanggar prinsip kebebasan pers.
