Sumber :
- Kementerian Luar Negeri RI
VIVA.co.id
- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada pagi tadi membuka penyelenggaraan seminar dan workshop mengenai delimitasi batas maritim dan kerjasama perikanan yang berlangsung di Jimbaran, Bali. Dalam sambutannya, isu terkait integritas wilayah termasuk batas maritim dan isu kelautan telah menjadi bagian politik luar negeri dan diplomasi Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Demikian isi keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima VIVA.co.id pada Kamis, 27 Agustus 2015. Menurut Retno, isu tersebut menjadi perhatian Pemerintah RI karena mencerminkan refleksi dari visi kabinet Presiden Joko Widodo untuk menjadikan RI sebagai poros maritim dunia.
"Indonesia juga mendukung penyelesaian penetapan batas maritim secara damai sesuai hukum laut internasional. Penyelesaian sengketa secara bilteral dan damai juga merupakan salah satu kontribusi Indonesia terhadap stabilitas di kawasan," kata Retno.
Penyelesaian delimitasi batas maritim secara damai telah dilakukan ketika Indonesia berhasil. Namun, kesepakatan itu memakan waktu hingga 20 tahun lamanya.
Kegiatan seminar itu dimulai pada hari Rabu kemarin yang membahas perkembangan terkini isu delimitasi batas mairim, penyelesaian sengketa batas maritim, perspektif global terhadap isu Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta upaya pemberantasannya.
Selain Retno, tamu penting lainnya yang ikut hadir dalam forum tersebut yakni Presiden organisasi International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), Hakim Vladimir Golitsyn, Presiden Korea Maritime Institute (KMI), Sung-Gwi Kim dan peserta dari 14 negara ASEAN dan Kepulauan Pasifik.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Penyelesaian delimitasi batas maritim secara damai telah dilakukan ketika Indonesia berhasil. Namun, kesepakatan itu memakan waktu hingga 20 tahun lamanya.
