Alasan Indonesia Pilih China untuk Proyek Kereta Cepat

miniatur kereta cepat
Sumber :
  • ANTARA/Rivan Awal Lingga
VIVA.co.id
Reuters Klarifikasi Berita Rini Soal Kasus Korupsi China
- Pemerintah Indonesia akhirnya memilih Tiongkok ketimbang Jepang dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Alasannya, Beijing bersedia untuk menyediakan pinjaman senilai US$5 miliar atau setara Rp73 triliun tanpa meminta jaminan dari Pemerintah Indonesia.

Brudirect Klarifikasi Berita Rini di Kasus Korupsi China
Kantor berita Reuters, Rabu, 30 September 2015 melansir pengumuman ini merupakan kemenangan mutlak bagi Tiongkok. Sebab, berarti visi Presiden Tiongkok, Xi Jinping: "one belt one road" atau "satu rel satu jalan" akan terealisasi.

Tahun Ini Pondasi Kereta Cepat Selesai 15 Persen
Visi tersebut berisi inisiatif untuk membangun sebuah jaringan yang terdiri atas pelabuhan, kereta, dan jalur kereta cepat untuk membantu mengembangkan perdagangan, investasi, dan pengaruh di daerah. 

Proyek kereta cepat ini ikut menjadi rebutan bagi Jepang. Menurut analis, siapa pun yang berhasil memenangi proyek itu, bisa menjadi calon terbesar untuk proyek jalur kereta di kawasan Asia Tenggara, termasuk yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. 

Presiden Joko Widodo lebih memilih proposal dari Tiongkok, sebab dianggap tidak memberatkan dan menjanjikan pengetahuan berbagi teknologi yang lebih besar ketimbang Jepang. 

"Pemerintah Tiongkok telah meyakinkan tidak akan meminta jaminan dari Indonesia," ujar Deputi Menteri BUMN, Gatot Trihargo. 

Dia menambahkan, negara lain seperti Jepang dan Jerman meminta jaminan dari pemerintah. "Kami tidak bisa memenuhi itu, karena anggaran kami terbatas," Gatot menambahkan. 

Sementara itu, bagi Jepang, "kekalahan" tersebut sulit diterima. Khususnya, usai Perdana Menteri Shinzo Abe di menit-menit terakhir masih berupaya memberikan tawaran lebih baik ketimbang Tiongkok. 

"Pemerintah Jepang yakin proposal kami masih lebih baik dan menjanjikan. Kami berharap transparansi dan keadilan dari Pemerintah Indonesia. Kami berharap di masa depan, mereka akan lebih transparan dan adil," kata pejabat Kedutaan Jepang, Kijima. 

Saat ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil diketahui tengah berada di Jepang. Belum diketahui agenda Sofyan di negeri Matahari Terbit itu. Namun, diduga, Sofyan mengabarkan pilihan pemerintah Indonesia itu kepada Tokyo dan melobi untuk menawarkan kesempatan investasi lainnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya