Sumber :
- NBC-TV/REUTERS
VIVA.co.id
- 17 tahun yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat melakukan pemungutan suara terhadap proposal untuk memakzulkan Presiden Bill Clinton, karena telah memberikan sumpah palsu dan membelokkan keadilan. Hasilnya, pada Desember 1998, DPR yang dipimpin oleh politisi dari Partai Republik mengaku mendapat cukup informasi dari komite investigasi untuk memakzulkan Clinton.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
KTT AS-ASEAN, Pertemuan Besar Bermakna Ganda
Laman History melansir kasus itu kemudian dibawa ke senat. Alasan DPR untuk mengajukan proses pemakzulan ke senat, karena berdasarkan penyelidikan selama empat tahun, ditemukan beberapa skandal yang melibatkan Bill dan istrinya, Hillary Clinton. Mulai dari kesepakatan real-estate yang tak sesuai, kekerasan saat dilakukan pengumpulan dana, klaim adanya pelecehan seksual dan tuduhan kronisme sehingga biro perjalanan yang biasa digunakan oleh Gedung Putih dipecat.
Baca Juga :
Intelijen AS Sebut Anggota ISIS Makin Berkurang
Dari semua skandal itu, yang paling menyita publik merupakan kasus perselingkuhan antara Bill dengan pegawai magang Gedung Putih, Monica Lewinsky. Sebelumnya, Bill membantah telah berselingkuh dengan Lewinsky. Bantahan itu merupakan bagian dari gugatan hukum terhadap Paula Jones, wanita yang juga mengaku telah dilecehkan secara seksual oleh Bill di tahun 1991. Ketika itu, Bill masih menjabat sebagai Gubernur Arkansas.
Jaksa Penuntut independen, Kenneth Starr kemudian ditugaskan untuk menyelidiki semua tuduhan itu. Saat Starr meminta keterangan, Bill malah menggunakan hak keistimewaannya untuk tidak menjawab tuduhan pelecehan seksual.
Starr kemudian mengenakan tuduhan telah menyembunyikan fakta, sehingga memaksa Bill untuk memberikan pernyataan di hadapan Dewan Juri pada Agustus 1998.
Dalam kesaksiannya itu, Bill mengakui hubungannya yang tak pantas dengan Lewinsky. Dia juga mengaku menyesal telah membohongi Hillary dan rakyat AS, ketika membantah tuduhan perselingkuhan itu.
Ketika ditanya mengenai tuduhan skandal bisnisnya di masa lalu, Bill bersikeras hasil penyelidikan tidak membuktikan dia atau Hillary terlibat aktivitas ilegal apa pun.
Usai mendengar keterangan Bill, anggota DPR kemudian berdebat terkait keputusan apakah akan memakzulkan Bill atau tidak. Sebagian besar anggota DPR dari Partai Demokrat mengecam ide pemakzulan, sedangkan politisi dari Partai Republik justru menyerukan supaya Bill segera dimakzulkan.
Pada bulan Desember 1998, DPR kemudian melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah Bill dimakzulkan. Namun, usai lima pekan melalui persidangan di senat, Bill tetap selamat. Dia tidak jadi dimakzulkan.
Berdasarkan survei publik, terungkap sebagian besar warga AS memang tidak setuju dengan perselingkuhan yang dilakukan Bill, tetapi tidak berpikir perbuatan itu harus dibayar dengan pemakzulan atau pengunduran diri.
Bill menjadi Presiden AS kedua yang dimakzulkan oleh DPR. Sebelumnya, Presiden Andrew Johnson juga pernah mengalami hal serupa pada 1868. Dia juga berhasil lolos dari pemakzulan itu.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Jaksa Penuntut independen, Kenneth Starr kemudian ditugaskan untuk menyelidiki semua tuduhan itu. Saat Starr meminta keterangan, Bill malah menggunakan hak keistimewaannya untuk tidak menjawab tuduhan pelecehan seksual.
