Sumber :
- REUTERS/Stringer
VIVA.co.id
- Parlemen negara Libya yang diakui secara internasional menolak usulan Perserikatan Bangsa Bangsa terkait dengan penyatuan pemerintahan sebagai upaya untuk menyelesaikan krisis politik yang ada.
Dilansir dari Channel News Asia , Selasa, 20 Oktober 2015, DPR Libya menegaskan pihaknya akan terus melakukan perundingan dan mengambil bagian dalam pembicaraan damai yang dilakukan oleh PBB dan para pesaingnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dilansir dari Channel News Asia , Selasa, 20 Oktober 2015, DPR Libya menegaskan pihaknya akan terus melakukan perundingan dan mengambil bagian dalam pembicaraan damai yang dilakukan oleh PBB dan para pesaingnya.
Setelah kejatuhan Muammar Khaddafi empat tahun lalu, Libya terus dilanda pergolakan. Negeri kaya minyak itu saat ini terbagi menjadi dua pemerintahan, yakni parlemen yang diakui internasional dan pemerintah bayangan. Masing-masing pemerintahan mendapat dukungan dari faksi militer.
Negara Barat terus menganjurkan agar kedua belah pihak yang bertikai bersedia menerima kesepakatan yang dianjurkan PBB. Pasalnya, kekacauan dinilai dapat dimanfaatkan oleh para pemberontak ekstremis Islam untuk mencari keuntungan dengan menyelundup masuk dan menguasai wilayah.
Parlemen atau pemerintah yang diakui secara internasional sudah beroperasi keluar sejak tahun lalu ketika pemberontak bersenjata yang disebut dengan nama Libya Dawn, mengambil alih Tripoli dan mengatur pemerintahan mereka sendiri.
“Mayoritas anggota DPR menolak usulan PBB pada pertemuan hari ini dan pertemuan akan dilanjutkan nanti,” ujar anggota parlemen, Saleh Ghalma.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Setelah kejatuhan Muammar Khaddafi empat tahun lalu, Libya terus dilanda pergolakan. Negeri kaya minyak itu saat ini terbagi menjadi dua pemerintahan, yakni parlemen yang diakui internasional dan pemerintah bayangan. Masing-masing pemerintahan mendapat dukungan dari faksi militer.
