Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo memberikan tugas baru bagi beberapa menteri. Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, alasan Jokowi memberi tugas tersebut, karena masih ada persoalan yang terkait dengan tindak lanjut kesepakatan dan investasi antara Pemerintah Indonesia dan berbagai negara.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Jabat Menkeu, Sri Mulyani Pamit dari Bank Dunia
Melalui keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id pada Senin malam, 23 November 2015, persoalan itu disayangkan Jokowi. Sebab, investasi asing langsung diperlukan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian di Tanah Air.
"Untuk itu, Presiden mengambil langkah terobosan dengan menunjuk beberapa menteri untuk mendapatkan tugas tambahan mengawal dan memastikan tindak lanjut berbagai kesepakatan ekonomi serta investasi yang telah dibuat antara Indonesia dan negara-negara sahabat," ujar Pramono.
Ia menjelaskan, tugas dari para menteri yang ditunjuk adalah berperan menjadi focal point penyelesaian masalah yang muncul dalam implementasi kerja sama investasi tersebut. Terkait dengan adanya kekhawatiran tumpang tindih tugas antara para menteri dan pejabat di Kementerian Luar Negeri, Pramono mengatakan, tanggung jawab penuh diplomasi ekonomi tetap berada di tangan menteri luar negeri.
"Menteri luar negeri tetap memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan diplomasi ekonomi, menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, dan bertanggung jawab untuk menjalin hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat. Menteri luar negeri juga tetap memegang peranan kunci dalam proses negosiasi untuk dicapai kesepakatan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dan negara-negara lain," kata dia.
Menteri-menteri yang ditunjuk Presiden dan area tanggung jawabnya yaitu:
1. Menteri ESDM Sudirman Said bertanggung jawab untuk Timur Tengah.
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang.
3. Menteri BUMN Rini Soemarno untuk Tiongkok.
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk Rusia.
5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk Eropa dan Australia.
6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk India.
7. Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan untuk Singapura.
8. Menko Maritim Rizal Ramli untuk Malaysia.
9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan.
10. Kepala BKPM Franky Sibarani untuk Taiwan dan Hong Kong.
11. Menkominfo Rudiantara untuk Amerika Serikat dan Amerika Selatan.
12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk Thailand ,Vietnam dan negara Asia lainnya di luar Singapura dan Malaysia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia menjelaskan, tugas dari para menteri yang ditunjuk adalah berperan menjadi focal point penyelesaian masalah yang muncul dalam implementasi kerja sama investasi tersebut. Terkait dengan adanya kekhawatiran tumpang tindih tugas antara para menteri dan pejabat di Kementerian Luar Negeri, Pramono mengatakan, tanggung jawab penuh diplomasi ekonomi tetap berada di tangan menteri luar negeri.
