- Cahyo/ Brio Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA.co.id - Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nassir, mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo menugaskan sejumlah menteri untuk mengawal dan memastikan tindak lanjut berbagai kesepakatan ekonomi dan investasi yang telah dibuat antara Indonesia dengan negara-negara sahabat, dilakukan karena banyaknya perjanjian yang tertunda.
"Realisasi kesepakatan kerjasama sering tertunda, baik dari pihak kita (Indonesia), maupun mereka (negara sahabat). Presiden memiliki pemikiran dan berdiskusi dengan pihak terkait, mengenai cara untuk menyelesaikan hal ini," ujar Arrmanatha, Selasa 24 November 2015 di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat.
Arrmanatha menjelaskan, meski belasan menteri tertunjuk mengemban tugas tersebut, namun Menteri Luar Negeri, yakni Retno LP Marsudi, tetaplah merupakan "gerbang utama", yang akan membuka jalan bagi kerjasama pasar Indonesia, termasuk investasi.
"Yang dipilih sangat terkait dengan source commitment. Contohnya menteri ESDM, ada investasi perminyakan dan gas dengan negara Timur Tengah, maka Presiden minta segera direalisasikan. Tugas menteri tersebut terus intensif dengan counterpart di sana," kata dia.
Pria yang akrab disapa dengan nama Tata itu menjelaskan, dalam hal ini, Menlu Retno akan bertugas sebagai koordinator semua menteri lainnya. Semua menteri yang ditugaskan, wajib berkoordinasi dengan Menlu Retno, sekaligus untuk memberikan bantuan atau dorongan teknis.
"Pada intinya adalah, keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan dorongan, sehingga hambatan bisa teratasi dengan cepat. Menlu bisa membuka jalan, dan segera menyepakati komitmen dengan negara bersangkutan," ujar Tata.
Menteri-menteri yang ditunjuk Presiden antara lain:
1. Menteri ESDM Sudirman Said bertanggung jawab untuk Timur Tengah
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang
3. Menteri BUMN Rini Soemarno untuk RRT
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk Rusia
5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk Eropa dan Australia
6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk India
7. Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan untuk Singapura
8. Menko Maritim Rizal Ramli untuk Malaysia
9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan
10. Kepala BKPM Franky Sibarani untuk Taiwan dan Hongkong
11. Menkominfo Rudiantara untuk AS dan Amerika Selatan
12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk Thailand dan Vietnam dan negara Asia lainnya, di luar Singapura dan Malaysia.
