Sumber :
- Kemlu RI
VIVA.co.id
-
Bali Democracy Forum
menyampaikan Chair's Statement,
yang merupakan kesepakatan bersama dari dua hari pelaksanaan acara internasional tersebut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Salah satu hal yang disepakati adalah demokrasi tak dapat ditiru mentah-mentah dan tidak bisa dipaksakan sama di semua negara.
Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir mengatakan, pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan prinsip pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif. "Kebijakan publik harus inklusif dengan melibatkan partipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan," kata Fachir saat menutup secara resmi Bali Democracy Forum VIII di Nusa Dua, Bali, Jumat, 11 Desember 2015.
"Oleh karena itu, peran media dan masyarakat madani penting dalam menjamin
check and balances
bagi pelaksanaan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif," katanya.
Wamenlu Fachir mengundang seluruh negara-negara peserta dan organisasi internasional BDF VIII untuk melaksanakan kerja sama dengan Institute for Peace and Democracy (IPD) selaku lembaga pelaksana tindak lanjut BDF untuk membuat program-program konkret dalam rangka meningkatkan kapasitas masyrakat madani dan media.
Tidak lupa juga Wamenlu Fachir menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada negara-negara peserta dan organisasi internasional yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pertukaran informasi dan menyampaikan perkembangan demokrasi serta tata kelola pemerintahan di masing-masing negara.
Sebelum sesi penutupan, Yves Leterme, Sekretaris Jenderal
International Institute for Democracy and Electoral Agency (IDEA),
melaporkan hasil diskusi Panel I antara lain bahwa demokrasi bukan tujuan, melainkan cara mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Sementara Dr Dino Patti Djalal, mantan Wamenlu RI periode 2014 melaporkan hasil diskusi Panel II yang antara lain menyampaikan bahwa demokrasi dan tata kelola pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda namun saling terkait.
BDF VIII dihadiri oleh sekitar 250 perwakilan dari 89 (delapan puluh sembilan) negara dan 3 (tiga) organisasi internasional serta akan berlangsung pada tanggal 10 – 11 Desember 2015. BDF merupakan forum tingkat menteri tahunan yang diselenggarakan oleh Indonesia sejak 2008
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Salah satu hal yang disepakati adalah demokrasi tak dapat ditiru mentah-mentah dan tidak bisa dipaksakan sama di semua negara.
