PBB Desak Indonesia Terapkan 'Konsep Kerja Layak'

Gilbert Houngbo, Deputi Direktur Jenderal ILO
Sumber :
  • Istimewa
VIVA.co.id
Retribusi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Naik
- Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO), yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa, mendesak Indonesia supaya menerapkan konsep kerja layak bagi tenaga kerja di Tanah Air. Dengan begitu, perlu adanya transformasi yang harus dilakukan Indonesia untuk memastikan keadaan ekonomi dan lingkungan kerja menjadi layak kerja dan produktif sehingga bisa menghasilkan SDM yang siap kerja.

TKI Bawa Narkoba dari Malaysia Dituntut 18 Tahun Penjara

"Saat ini Indonesia belum cukup memulai program Agenda 2030 atau SDGs yang baik karena alasan perekonomian dunia yang sedang melambat. Tetapi, hal itu bukan alasan untuk menerapkan konsep kerja layak bagi warga negaranya. Saya percaya Indonesia bisa menerapkannya dengan baik sehingga bisa bersaing dengan negara lain," kata Gilbert Houngbo, Deputi Direktur Jenderal ILO bidang Operasional Lapangan dan Kemitraan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2016.
PBB Minta Indonesia Moratorium Hukuman Mati


Ia juga menegaskan, penting bagi Indonesia untuk segera berpartisipasi dan bernegosiasi dalam pemenuhan 17 tujuan dalam Agenda 2030. Pasalnya, Indonesia harus mengurangi, atau bahkan menghapus, hal-hal yang menjadi penghambat peningkatan kualitas SDM serta ekonomi yang tidak stabil.


"Indonesia harus mengubah semua pemikiran dan aspek negatif yang pada kenyataannya masih ada saat ini. Karena 17 tujuan ini harus tercapai hanya dalam waktu 14 tahun lagi. Tentu saja ini tujuan yang ambisius sehingga, siap tidak siap, kita harus memulainya dari sekarang. Konsep layak kerja adalah misi kita bersama," papar Houngbo.


Ke-17 tujuan yang tercantum dalam Agenda 2030 dan Pembangunan Berkelanjutan atau
Sustainable Development Goals
(SDGs) diantaranya meliputi kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi, kesehatan yang baik, kesejahteraan gender, perdamaian dan keadilan serta pengurangan kesenjangan.


"Masyarakat, pekerja dan pemerintah Indonesia harus bersama-sama menjawab setiap tantangan dari Agenda 2030 ini," kata dia. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya