Uni Eropa Sepakat Turki Jadi 'Penampungan' Migran

Uni Eropa dan Turki saat perundingan mengenai nasib migran di Brussels.
Sumber :
  • www.ibtimes.com

VIVA.co.id - Dalam upaya untuk mencapai kesepakatan atas krisis migran, para pemimpin negara Uni Eropa menyepakati bahwa Turki akan menjadi 'tempat' menampung para migran dari Timur Tengah.

Mengutip situs BBC, Jumat, 18 Maret 2016, Perdana Menteri Luksemburg, Xavier Bettel, mengatakan, kesepakatan tersebut akan disampaikan kepada Perdana Menteri Turki Ahmet Davugotlu, Jumat.

Dalam kesepakatan memutuskan bila terdapat migran yang melakukan perjalanan ke Yunani, maka akan dikirimkan kembali ke Turki.

Sebagai imbalan, Uni Eropa kemungkinan akan menawarkan bantuan keuangan kepada Turki dan akses bebas visa ke negara-negara Schengen.

Sementara Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, Turki harus memenuhi standar internasional perlindungan bagi semua migran.

"Pemukiman legal bagi para pengungsi Suriah dari Turki ke Uni Eropa akan dimulai dalam beberapa hari setelah migran dikembalikan dari Yunani," ujar Merkel.

Namun,  Uni Eropa harus siap memulai menerima kembalinya migran dari Yunani ke Turki dengan cepat. Tujuannya untuk menghindari 'faktor penarik' yang menciptakan gelombang migran sebelum sistem baru berlaku.

Presiden Lithuania Dalia Grybauskaite telah memperingatkan Uni Eropa bahwa rencana mengembalikan para migran ke Turki sulit dilaksanakan. Sebab Davutoglu telah mengatakan tidak akan menerima migran jika Turki menjadi 'penjara terbuka' bagi mereka.

Sementara Presiden Prancis Francois Hollande mengungkapkan, tidak ada jaminan bahwa solusi ini akan berjalan dengan baik. Sejak Januari 2015, satu juta migran dan pengungsi telah memasuki Uni Eropa dengan menggunakan kapal dari Turki ke Yunani.

"Lebih dari 132 ribu orang telah tiba tahun ini. Sedangkan puluhan ribu orang saat ini terjebak di Yunani karena rute mereka telah diblokir,"ujar Hollande.

Laporan : Dinia Adrianjara

Sekolah Pribadi Bandung Akui Simpan Buku Fetullah Gulen
Sekolah Pribadi Bandung yang dituding Turki terkait organisasi teroris

DPR: Jangan Tutup Sekolah Hanya karena Permintaan Turki

Sekolah dan asetnya adalah milik Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
2 Agustus 2016